Beda tahun lahir, Beda sebutan Generasi : Proporsi Penduduk Karawang menurut generasi

 

Tahukan anda bahwa perbedaan tahun lahir maka berbeda pula sebutan generasi untuk penduduk tersebut. Berikut adalah komposisi penduduk Kabupaten Karawang berdasarkan generasi :

1.       Generasi Pre Boomer : Lahir 1945 dan sebelumnya

2.       Generasi Baby Boomer : Lahir 1946-1964

3.       Generasi Gen X : Lahir 1965-1980

4.       Generasi Milenial : Lahir 1981-1996

5.       Generasi Gen Z : Lahir 1997-2012

6.       Generasi Post Gen Z : Lahir 2013 - dst

Beradasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 penduduk Kabupaten Karawang sebesar 2,44 juta jiwa bertambah 311,29 ribu jiwa dibanding sepuluh tahun yang lalu (2010).

Saat ini komposisi penduduk Karawang didominasi oleh penduduk generasi milenial yaitu sebesar 27,34 persen dari total penduduk Karawang. Disusul generasi Z sebesar 27,15 persen kemudian disusul generasi X sebesar 22,50 persen.

Menurut data BPS, dilihat dari komposisi penduduk tahun 2020, Kabupaten Karawang sudah memasuki era bonus demografi, dimana penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) mendominasi hingga 71,36 persen.

Bonus demografi memiliki dampak positif dalam sebuah ekonomi. Dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun bonus demografi ibarat pisau bermata dua. Apabila Pemerintah Daerah tidak bisa mengelola dengan baik maka akan menjadi bumerang.

Tantangan akan persaingan kerja semakin terbuka dan keras. Usia produktif yang mendominasi, idealnya berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Jika tidak maka dapat diprediksi mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Dan imbas dari tingginya pengangguran bisa berdampak luas di kehidupan masyarakat.

 

Warji Permana

Read More

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan 1 2023

 

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat merilis data pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan 1 2023 sebagai berikut :

Dari Sisi PDRB Lapangan Usaha

Ekonomi Jawa Barat triwulan I-2023 dibanding triwulan I-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,00 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh lapangan usaha utama yang tumbuh cukup baik pada triwulan tersebut, seperti Industri Pengolahan tumbuh 6,62 persen, perdagangan tumbuh 4,42 persen, pertanian tumbuh 2,28 persen dan konstruksi tumbuh 0,03 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,19 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,36 persen; Real Estate sebesar 6,66 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,37 persen.

Struktur PDRB Jawa Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Jawa Barat masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 42,53 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,42 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,50; dan Konstruksi sebesar 8,27 persen

persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Barat mencapai 73,71 persen.

 

Dari Sisi PDRB Menurut Pengeluaran

Menurut BPs Jawa Barat, Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 terlihat pada perekonomian Jawa Barat triwulan I-2023 dibandingkan dengan triwulan I-2022 (y-on-y) dengan pertumbuhan positif sebesar 5,00 persen. Seluruh komponen tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yaitu sebesar 6,96 persen, diikuti komponen Ekspor Barang dan Jasa (ekspor luar negeri dan antar provinsi) yang tumbuh sebesar 4,95 persen dan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT) sebesar 4,60 persen. Di urutan berikutnya, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT) tumbuh sebesar 4,29 persen dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,98 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa (impor luar negeri dan antar provinsi) secara y-on-y tumbuh sebesar 2,99 persen.

Struktur PDRB Jawa Barat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Barat masih didominasi oleh komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Barat yaitu sebesar 65,47 persen, diikuti oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 51,78 persen dan komponen PMTB sebesar 24,11 persen. Share komponen PK-P dalam struktur perekonomian Jawa Barat sebesar 2,82 persen, sedangkan komponen PK-LNPRT berperan sebesar 0,60 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 45,03 persen.

Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi (SOG) Jawa Barat triwulan I-2023 (y-on-y) berasal dari komponen PK-RT dengan kontribusi positif sebesar 2,76 persen. Selanjutnya komponen Ekspor Barang dan Jasa memberikan kontribusi sebesar 2,37 persen dan komponen PMTB memberikan kontribusi positif sebesar 0,69 persen. Sementara itu, komponen lainnya menahan pertumbuhan dengan kontribusi sebesar -0,82 persen terhadap perekonomian Jawa Barat.

 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Read More

UJI ASUMSI KLASIK : NORMALITAS RESIDUAL

UJI ASUMSI KLASIK : NORMALITAS RESIDUAL

Read More

HARI JADI KARAWANG KE-389 : KARAWANG DALAM POTRET STATISTIK

 

Hari Jadi Karawang

Refleksi Hari Jadi Kabupaten Karawang 
ke-389

Selamat untuk kota Karawang yang pada hari ini Rabu tanggal 14 September 2022 merayakan hari jadinya yang ke-389.  

Menurut sejarah Karawang menjadi daerah berpemerintahan sendiri dimulai semenjak Karawang diduduki oleh Kesultanan Mataram, di bawah pimpinan Wiraperbangsa dari Sumedang Larang tahun 1632.

Sebagaimana dituturkan Ketua Paguyuban dan Seniman Jawa Barat Sekaligus Dewan Pakar DPRD Karawang Nace Permana sebagaimana dikutip dari DetikJabar 14 September 2022. Wedana Pertama bergelar Adipati Kertabumi III. Semenjak masa ini, sistem pertanian melalui pengairan irigasi mulai dikembangkan di Karawang dan perlahan-lahan daerah ini menjadi daerah pusat penghasil beras utama di Pulau Jawa hingga akhir abad ke-20.

Karawang, kata Nace, menjadi kabupaten dengan bupati pertama Raden Adipati Singaperbangsa bergelar Kertabumi IV yang dilantik 14 September 1633. Tanggal ini kemudian dinobatkan menjadi hari jadi Kabupaten Karawang.

Hari Jadi Karawang yang ke-389 kali ini memiliki tema Waluya, Tohaga, Raharja, yang mengartikan berbagai semboyan positif dari bahasa Sunda.

"Waluya ini, artinya adalah kesehatan, sedangkan Tohaga adalah kekuatan, dan raharja ini merupakan kesejahteraan. Dari dengan tema ini masyarakat diharapkan bisa lebih baik, sehat, kuat, serta sejahtera," imbuhnya.

Saat ini Kabupaten Karawang terus berbenah diberbagai bidang dalam rangka mewujudkan mimpi menjadi salah satu daerah termaju di Jawa Barat.

Berbagai pencapaian telah diraih pada setiap tahunnya, seperti mewujudkan  Infrastruktur yang lebih merata, tumbuhnya pusat perekonomian, pembenahan destinasi wisata dan lain-lain dengan tepat mempertahankan ciri khas kota lumbung padi di tengah derasnya industrialisasi tentunya.

               Terlebih Karawang merupakan Kabupaten yang diapit dua kota besar, Jakarta dan Bandung. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat seperti proyek kereta cepat dan ruas tol Jakarta-cikampek 2 sangat besar dampaknya bagi kabupaten Karawang. Hal ini mampu menjadikan Kabupaten Karawang menjadi salah satu magnet ekonomi bagi daerah lain di Jawa Barat.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan ikhtiar untuk meningkatkan taraf hidup serta memeratakan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Karawang. Dua tahun setelah di terpa badai pandemi covid-19,  Karawang mulai menunjukan geliat pertumbuhan ekonomi.

Badan Pusat Ststistik (BPS) mencatat, pada tahun 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Karawang tumbuh signifikan menjadi 5,85 persen di banding tahun 2020 yang -3,80 persen.

Bila ditelisik lebih dalam, selama kurun waktu 5 tahun terakhir struktur ekonomi Kabupaten Karawang didominasi oleh industry pengolahan dimana kontribusinya sebesar 70,81 persen. Sementara sektor pertanian kontribusinya hanya sebesar 3,94 persen kontribusinya bagi struktur perekonomian di Karawang. Tak heran jika Karawang menjadi tujuan para pencari kerja terutama di pabrik. Selain memiliki Kawasan industry terbesar juga faktor Upah Minimum Kabupaten paling tinggi se-Indonesia.

Hal ini terlihat dari besarnya andil lapangan usaha tersebut terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021.

Lima lapangan usaha yang memiliki andil besar bagi struktur perekonomian di Karawang berturut-turut adalah :  Industri, Perdagangan besar eceran & reparasi kendaraan bermotor, Kontruksi, Pertanian dan Transportasi & pergudangan.

Selain itu, PDRB perkapita penduduk Kabupaten Karawang pun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Karawang mencapai 98,73 juta per tahun. Mengalami peningkatan di banding tahun 2020 yang mencapai 92,13 juta per tahun menurut harga berlaku.

Selain pembangunan ekonomi, sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Karawang pun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karawang selama dua tahun terakhir mengalami kemajuan. Dari 70,66 poin (2020) menjadi 70,94 poin (2021) dengan pertumbuhan IPM 0.40 persen.  

Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami peningkatan dari 12,09 tahun (2020) menjadi 12,10 tahun (2021). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan dari 7,77 tahun (2020) menjadi 7,78 tahun (2021). Serta Umur Harapan Hidup mengalami peningkatan dari 72,15 tahun (2020) menjadi 72,33 tahun (2021).

 

Pekerjaan Rumah

Namun di samping pencapaian tersebut Karawang masih menyisakan persoalan yaitu tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.

Pemerintahan Cellica Nuracadiana – Aep Syaepuloh memiliki  pekerjaan rumah yang cukup berat di sisa masa jabatannya, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan Kabupaten Karawang tahun 2021 tercatat sebesar 8,95 persen mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yang sebesar 8,26 persen.

Di sisi lain angka pengangguran di Karawang juga mengalami peningkatan dari 11,52 persen di tahun 2020 menjadi 11,83 persen di tahun 2021. Cukup ironis memang dengan sebutan kota industri yang disandang saat ini.

Berbagai program dengan kucuran dana yang tidak sedikit sudah dilakukan oleh Pemerintah pusat dan daerah setiap tahunnya. Terlebih di masa pandemi dua tahun kemarin. Jaring pengaman sosial terus dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai program bantuan telah dikucurkan dalam jumlah yang cukup besar.

Tingkat kemiskinan tidak terlepas dari kemampuan penduduknya dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, dimana banyak penduduk Kabupaten Karawang yang pengeluarannya masih berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Besarnya batas Garis Kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran dari setiap penduduk di Kabupaten Karawang.

Hal ini menjadi tugas Pemerintah untuk terus berupaya melakukan pembangunan diberbagai sektor secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Karawang. Bila saat pusat perekonomian masih terkonsentrasi pada wilayah kota saja, maka kedepan harus merata ke seluruh wilayah.

 

Di tulis di Semarang tanggal 14 September 2022

Warji Permana

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Diponegoro, lahir di Karawang

Read More

Daftar Nama Pondok Pesantren di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota

Berikut adalah Daftar Nama Pondok Pesantren di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota : Sumber : Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BPS, Hasil sensus pesantren tahun 2011

Read More

Kumpulan Tulisan Statistisi BPS Kabupaten Cianjur

Berikut adalah Kumpulan Tulisan Statistisi BPS Kabupaten Cianjur tahun 2021. Semoga bermanfaat bagi pembaca

Read More

DATA DAN EKSEKUSI KEBIJAKAN

Oleh : Warji Permana *)

Saat ini IPM menjadi salah satu isu penting di Cianjur. Bagaimana tidak dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir Cianjur selalu menempati posisi buncit dalam hal pencapaian IPM. Meskipun setiap tahun mengalami kenaikan. Menurut data BPS, pada tahun 2010 IPM Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 58,58 poin dan 65,36 poin pada tahun 2020.

Siapapun kepala daerahnya isu IPM terus diangkat karena menjadi salah satu barometer keberhasilan program pembangunan yang dijalankan sesuai visi dan misi kepala daerah terpilih. Namun harus dicatat bicara indikator ini sifatnya jangka panjang dalam kurun waktu  yang lama. Bisa saja jerih payah program yang dijalankan saat ini hasilnya baru bisa dinikmati lima bahkan sampai sepuluh tahun yang akan datang.

Tidak dapat dipungkiri dampak pandemi COVID-19 melibas hampir semua sektor. Tidak hanya sektor kesehatan pandemi juga berimbas terhadap sektor ekonomi.

Pun demikian halnya terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Cianjur. Hal ini terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 yang terkontraksi dibanding tahun sebelumnya. IPM Cianjur tahun 2020 adalah sebesar 65,36 atau turun 0,02 poin dibandingkan capaian tahun 2019 yang sebesar 65,38. 

Lantas apa sebenarnya penyebab IPM Cianjur selalu menempati posisi terakhir di Jawa Barat? Untuk menjawabnya tentu diperlukan penelitian dan analisis mendalam tidak hanya sebatas angka-angka tetapi juga memperhatikan sosio-kultural masyarakat.

Kebijakan Pembangunan Manusia

Melalui pemahaman konsep pembangunan manusia, penting kiranya bagi para perencana pembangunan dan dinas terkait untuk melihat permasalahan pembangunan daerah secara komprehensif, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk menyelenggarakan pembangunan manusia di Cianjur.

Kebijakan yang tepat dalam pembangunan manusia, dapat disusun dari mulai proses perencanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan IPM. Setiap program pembangunan fisik dan infrastruktur setiap OPD seperti fasilitas kesehatan, ekonomi, pendidikan agar mengarah pada peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Cianjur.

Setiap penduduk harus ditingkatkan kemampuannya untuk dapat menciptakan pekerjaan dan atau sumber-sumber pendapatan untuk dapat hidup layak. Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat menciptakan iklim yang kondusif guna mendukung upaya tersebut. Berkaitan dengan ini, pendidikan (formal maupun non formal) dan kesehatan menjadi aspek penting perlu terus mendapatkan prioritas.

Setiap penduduk idealnya memiliki kesempatan yang sama dan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan fasilitas kesehatan. Pemberian akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial harus berkesinambungan.

Sehingga bisa mendongkrak daya beli atau pengeluaran perkapata. Tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi mendatang.

Pentingnya kearifan Data lokal

Kearifan lokal atau dalam bahasa asing disebut local wisdom merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai sinergi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka yang dapat berupa tata nilai sosial dan ekonomi, arsitektur, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. (Sumitarsih, 1994, p.5)

Sejak dahulu, Kabupaten Cianjur sudah terkenal dengan budaya Maos, Mamaos, Maenpo(3M) yang menjadi ciri tradisi Kabupaten Cianjur.

Cianjur sudah lama dikenal sebagai salah satu kota santri. Dan  salah satu tradisi yang sangat melekat dalam diri masyarakat Cianjur adalah budaya Ngaos. Ngaos adalah tradisi masyarakat yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur dengan masyarakat yang lekat dengan keberagamaan.

Kecenderungan masyarakat Cianjur terutama wilayah selatan biasanya lebih tertarik memasukan anaknya ke pondok pesantren selepas tamat SD tanpa dibarengi pendidikan formal.

Kondisi ini berpengaruh signifikan terhadap komponen rata-rata lama sekolah (RLS) dimana tahun 2020 komponen RLS Cianjur hanya sebesar 7,18 atau setara kelas 1 SMP.

Disinilah pentingnya data lokal. Kearifan lokal di barengi data lokal yang up to date.

Dinas pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kemenag seyogianya memiliki data siswa pada zona ini. Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) bersertifikat di lingkungan pesantren tradisional bisa menjadi salah satu solusi.

Di sisi lain saat ini anak-anak berusia 7 tahun di Cianjur memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 11,99 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga kelas 3 SMA.

Fenimena Pernikahan Dini

Di pertengahan 2020, sebagaimana dilansir dari PikiranRakyat.com Pengadilan Agama Cianjur mencatat terjadi peningkatan permohonan dispensasi nikah dan hampir sembilan puluh persennya berasal dari orang tua pihak perempuan. Dengan usia pemohon rata-rata 15 sampai 16 tahun. Mayoritas berasal dari wilayah pelosok Cianjur. Alasan dispensasi nikah mayoritas karena faktor pendidikan dan ekonomi.

Menjadi fenomena unik untuk menjadi perhatian. Tentunya berkaitan erat dengan paradigma dan pola pikir di masyarakat saat ini. Anak perempuan dipandang aman jika nikah di usia muda.

Menurut Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Iin Indasari, masalah perkawinan anak adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara kolaboratif.

Sosialisasi agar dilakukan dinas terkait sehingga masyarakat bisa tercerahkan. Perkawinan anak memiliki efek domino yang dapat mengancam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab perkawinan usia dini berisiko tinggi pada kesehatan reproduksi anak dan berdampak pada kesehatan mental anak.

Berbekal data yang ada edukasi dan sosialiasi terkait risiko perkawinan anak agar gencar dilakukan. Pola pikir masyarakat perlahan agar bisa di rubah. Lagi-lagi data lokal sektoral punya peran penting dalam eksekusi kebijakan bagi pemerintah daerah.

 

*) Statistisi Muda Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

    Dimuat di HU Radar Cianjur Edisi Senin, 8 November 2021

 

Read More

CIANJUR DALAM PERSFEKTIF STATISTIK : Refleksi Hari Jadi Kabupaten Cianjur ke-344

Tanggal 12 Juli  merupakan tanggal bersejarah bagi Kabupaten Cianjur. Usianya kini genap 344 tahun. Dengan Bupatinya yang pertama yaitu R.A. Wira Tanu I (periode 1677-1691). Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cianjur tahun ini jatuh pada Hari Senin, 12 Juli 2021 diperingati dengan penuh suka cita dalam suasana PPKM darurat.

Bupati Cianjur, H Herman Suherman, mengatakan peringatan Hari Jadi Cianjur ke 344 hanya digelar dengan rangkaian kegiatan sederhana dan sebagian dilakukan secara daring. “Tidak ada keramaian, seperti pawai atau panggung hiburan. Hanya kegiatan seremonial peringatan Hari Jadi Cianjur, itupun dihadiri para pimpinan Forkopimda dan pejabat eseon 2, sisanya dilakukan secara virtual,” tutur Beliau.

“Saat ini kita sedang menghadapi cobaan, peringatan Hari Jadi Cianjur kita isi dengan kegiatan sederhana tanpa mengundang kerumunan, mari kita berdoa agar masa pandemi Covid 19 segera hilang di Indonesia,” katanya.

Saat ini Kabupaten Cianjur terus berbenah diberbagai bidang mewujudkan mimpi menjadi salah satu daerah termaju di Jawa Barat.

Berbagai pencapaian telah diraih pada setiap tahunnya, seperti mewujudkan  Infrastruktur yang lebih merata di wilayah selatan, tumbuhnya pusat perbelanjaan modern, pembenahan destinasi wisata dan lain sebagainya. Terlebih Cianjur merupakan Kabupaten yang menghubungkan wilayah Bandung dan Jakarta melalui jalur puncak Bogor. Hal ini mampu menjadikan Kabupaten Cianjur menjadi salah satu magnet ekonomi bagi daerah lain di Jawa Barat.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan ikhtiar untuk meningkatkan taraf hidup serta memeratakan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Cianjur. Namun dampak pandemi covid-19 yang terjadi hampir dua tahun belakangan ini turut berpengaruh pada menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Cianjur di tahun 2020.

Badan Pusat Ststistik (BPS) mencatat, pada tahun 2020 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Cianjur terkontraksi menjadi -0,78 persen, mengalami penurunan di banding tahun 2019 yang sebesar 5,47 persen. Meski mengalami perlambatan tetapi masih diatas LPE Jawa Barat dan Nasional.

Bila ditelisik lebih dalam, selama kurun waktu 5 tahun terakhir struktur ekonomi Kabupaten Cianjur didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha. Hal ini terlihat dari besarnya andil lapangan usaha tersebut terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2020.

Lima lapangan usaha tersebut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi; Industri Pengolahan; Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Jawa Barat.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Cianjur pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 32,91 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor  sebesar 15,78 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,75 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,61 persen serta lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 7,06 persen.

Selain itu, pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Cianjur pun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Cianjur mencapai 20,98 juta per tahun. Mengalami peningkatan di banding tahun 2019 yang mencapai 20,74 juta per tahun menurut harga berlaku.

Selain pembangunan ekonomi, sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Cianjur pun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur selama 2017-2019 terus mengalami kemajuan. Dari 63,70 poin (2017) menjadi 64,62 poin (2018) dan 65,38 pon (2019).  Namun mengalami penurunan di tahun 2020 akibat dampak pandemi covid-19 menjadi 65,36 poin. Hal yang sama juga dialami hampir di semua kabupaten/kota.

Menurunnya angka IPM tersebut disebabkan menurunnya komponen daya beli khusunya pengeluaran perkapita  dari 8,290 juta perkapita pertahun (2019) menjadi 7,980 juta perkapita pertahun (2020). Sementara dari komponen lain mengalami peningkatan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami peningkatan dari 11,98 tahun (2019) menjadi 11,99 tahun (2020). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan dari 6,97 tahun (2019) menjadi 7,18 tahun (2020). Serta Umur Harapan Hidup mengalami peningkatan dari 69,91 tahun (2019) menjadi 70,13 tahun (2020).

 

 

Pekerjaan Rumah

Pemerintahan H. Herman Suherman – TB. Mulyana Syahrudin memiliki  pekerjaan rumah yang cukup berat dalam kurun waktu lima tahun mendatang, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan Kabupaten Cianjur tahun 2020 tercatat sebesar 10,36 persen mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 yang sebesar 9,15 persen. Menempati peringkat ke-21 diantara kabupaten/kota di Jawa Barat. Sementara Kota Tasikmalaya adalah Kota dengan Persentase kemiskinan tertinggi (12,97 persen) di susul Kabupaten Kuningan (12,82 persen)  dan Indramayu (12,70 persen) di tahun 2020.

Berbagai program dengan kucuran dana yang tidak sedikit sudah dilakukan oleh Pemerintah daerah pada setiap tahunnya. Terlebih di masa pandemi dua tahun belakangan ini. Jaring pengaman sosial terus dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai program bantuan telah dikucurkan dalam jumlah yang cukup besar.

Tingkat kemiskinan tidak terlepas dari kemampuan penduduknya dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, dimana banyak penduduk Kabupaten Cianjur yang pengeluarannya masih berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Besarnya batas Garis Kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran dari setiap penduduk di Kabupaten Cianjur.

Garis kemiskinan Kabupaten Cianjur tahun 2020 adalah sebesar Rp. 371.699 perkapita perbulan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

    Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Hal ini menjadi tugas Pemerintah untuk terus berupaya melakukan pembangunan diberbagai sektor secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur. Bila saat pusat perekonomian masih terkonsentrasi pada wilayah kota saja, maka kedepan harus merata sampai wilayah selatan.

Lima tahun belakangan ini, pertumbuhan pesat dialami oleh sektor industri pengolahan ditandai dengan menjamurnya pabrik-pabrik dan industri manufaktur. Upah Minimum Kabupaten Cianjurpun mengalami kenaikan sebesar 6,51 persen di tahun 2021. Namun pertumbuhan tersebut masih terkonsentrasi di wilayah kota.     

Pendidikan formal harus bisa diakses oleh semua kalangan. Fenomena masyarakat Cianjur lebih senang memasukan anaknya ke pondok pesantren seringkali kurang mempertimbangkan aspek pendidikan formalnya. Pedirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi yang bisa menjangkau lingkungan pesantren bisa menjadi solusi peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah sehingga bisa mendongkrak IPM di Cianjur.

 

Cianjur, 12 Juli 2021.

Warji Permana

Read More

Vaksinasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Peningkatan kasus Covid-19 setiap harinya terus bertambah. Segala upaya telah dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Namun bukannya berkurang jumlah kasus aktif malah terus bertambah setiap harinya. Kasus aktif covid-19 Indonesia saat ini sudah mencapai 175 ribu lebih.

Di tengah penambahan kasus covid-19 yang terus melonjak, pemerintah optimistis program vaksinasi covid-19 yang tengah berjalan dapat menjadi pemulih ekonomi nasional di tahun 2021.

Presiden Joko Widodo pekan lalu meminta agar program vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat bisa dipercepat agar target program bisa tercapai. Hal ini bertujuan agar kekebalan masyarakat segera terbentuk.

Gayungpun bersambut. Adalah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan kesiapannya menggelar vaksinasi mandiri. Targetnya adalah seluruh karyawan perusahaan dan keluarganya yang prediksi bisa menyasar hingga 30 juta orang penduduk.

Program vaksinasi mandiripun di sambut antusias banyak perusahaan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan lebih dari 3.000 perusahaan telah mendaftar dalam program vaksin mandiri covid-19 hingga Selasa (16/2).

Silang pendapatpun muncul. Pendapat yang kontra terhadap vaksin mandiri mengkhawatirkan para pengusaha kecil sulit mengakses akibat dana yang terbatas. Kesenjangan antara pengusaha menengah keatas dan pengusaha kecil semakin lebar. Pada akhirnya hanya pengusaha menengah keatas yang mampu memberikan vaksin kepada para pekerja dan keluarganya.

Kekhawatiran kedua terkait dengan regulasi. Pelaksanaan vaksinasi mandiri harus dilaksanakan dengan skema yang jelas dan akan mengganggu perencaan program vaksinasi yang telah di susun pemerintah. Tentunya harus seiring sejalan antara pemerintah dan swasta.

Disisi lain program vaksinasi mandiri akan membantu pemerintah dalam mempercepat target vaksinasi nasional. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung gagasan vaksinasi mandiri yang diinisiasi Kadin. Menurutnya kalau ekonomi mau cepat beres maka kita semua harus cepat beres di program vaksin.

Munurut rilis data BPS Jabar struktur perekonomian Jawa Barat tahun 2020 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 41,19 persen. Dari sisi laju pertumbuhan kategori ini minus 4,22 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini tentu sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Dengan adanya pandemi tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian terus menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas masyarakat. Terlihat dari pertumbuhan ekonomi Jabar yang terus terkontraksi sampai akhir tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2020 terkontraksi menjadi 2,44 persen menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar 5,07 persen.

Pandemi menyebabkan permintaan ekspor produk industri merosot, demikian juga permintaan domestik. Hal ini ditandai dari terkontraksinya ekspor dan turunnya konsumsi rumah tangga termasuk melemahnya impor bahan baku industri.

Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Data Sakernas Agustus 2020 menunjukan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 0,46 persen poin dari 64,99 persen pada Agustus 2019 menjadi 64,53 persen pada Agustus 2020. Dalam setahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik menjadi 10,46 persen pada Agustus 2020 dari 8,04 pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga menurun akibat penurunan daya beli masyarakat cukup signifikan. Adanya pengurangan jam kerja dan PHK menyebabkan 6,36 juta orang penduduk usia kerja terdampak kebijakan perusahaan.

Vaksinasi dilakukan untuk menciptakan kekebalan komunal. Meski demikian, vaksinasi tetap harus diikuti dengan peningkatan testing, tracing dan treatment atau 3T. Harapannya vaksinasi yang tengah berjalan dapat mendorong pemulihan pandemi dan pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini.

Beberapa waktu lalu pakar dan epideminolog mengkritik cara penanganan wabah covid yang dilakukan pemerintah sejauh ini. Rendahnya test rate yang dilakukan pemerintah jadi salah satu penyebab virus ini sulit terdeteksi. Ideal minimalnya adalah satu banding seribu. Sehingga untuk jumlah penduduk 270 juta maka jumlah ambang batas minimal yang di test idealnya adalah 270 orang per pekan, masih jauh sangat rendah dengan jumlah capaian data yang sudah di test sampai saat ini.

Kita perlu belajar banyak dari negara lain yang telah berhasil mengerem laju penyebaran Covid-19. India salah satunya yang telah berhasil mengendalikan pandemi ini.

India adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia. Dengan jumlah populasi manusia yang mencapai 1,3 miliar mereka mampu melakukan testing Covid-19 secara masif. Jumlah testing di India mencapai 197 juta dari jumlah penduduk.

PM India Narendra Modi saat masih di bulan Agustus tahun lalu menjelaskan satu-satunya cara mengendalikan pandemi adalah menaikkan rasio tracing. Dan langkah tersebut terbukti membuahkan hasil.

Berdasarkan data Worldometers, dengan total populasi di India yang miliaran orang, kini kasus aktif sudah turun di angka 169 ribu orang dari sebelumnya pada bulan September 2020 sempat mencatat 193 ribu kasus per hari. Sedangkan di Indonesia, dengan penduduk seperlima jauh lebih sedikit dari India, total kasus aktif melebihi India yakni 175 ribu kasus.

Harapannya dengan percepatan program vaksinasi kondisi perekonomian segera bangkit dari keterpurukan.

 

*) Dimuat di HU Radar Cianjur edisi 18 Februari 2021

Oleh : Warji Permana, SE

  Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Cianjur

 

Read More