Peningkatan kasus Covid-19 setiap harinya terus bertambah. Segala upaya telah dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Namun bukannya berkurang jumlah kasus aktif malah terus bertambah setiap harinya. Kasus aktif covid-19 Indonesia saat ini sudah mencapai 175 ribu lebih.
Di tengah penambahan kasus covid-19 yang terus melonjak, pemerintah optimistis program vaksinasi covid-19 yang tengah berjalan dapat menjadi pemulih ekonomi nasional di tahun 2021.
Presiden Joko Widodo pekan lalu meminta agar program vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat bisa dipercepat agar target program bisa tercapai. Hal ini bertujuan agar kekebalan masyarakat segera terbentuk.
Gayungpun bersambut. Adalah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan kesiapannya menggelar vaksinasi mandiri. Targetnya adalah seluruh karyawan perusahaan dan keluarganya yang prediksi bisa menyasar hingga 30 juta orang penduduk.
Program vaksinasi mandiripun di sambut antusias banyak perusahaan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan lebih dari 3.000 perusahaan telah mendaftar dalam program vaksin mandiri covid-19 hingga Selasa (16/2).
Silang pendapatpun muncul. Pendapat yang kontra terhadap vaksin mandiri mengkhawatirkan para pengusaha kecil sulit mengakses akibat dana yang terbatas. Kesenjangan antara pengusaha menengah keatas dan pengusaha kecil semakin lebar. Pada akhirnya hanya pengusaha menengah keatas yang mampu memberikan vaksin kepada para pekerja dan keluarganya.
Kekhawatiran kedua terkait dengan regulasi. Pelaksanaan vaksinasi mandiri harus dilaksanakan dengan skema yang jelas dan akan mengganggu perencaan program vaksinasi yang telah di susun pemerintah. Tentunya harus seiring sejalan antara pemerintah dan swasta.
Disisi lain program vaksinasi mandiri akan membantu pemerintah dalam mempercepat target vaksinasi nasional. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung gagasan vaksinasi mandiri yang diinisiasi Kadin. Menurutnya kalau ekonomi mau cepat beres maka kita semua harus cepat beres di program vaksin.
Munurut rilis data BPS Jabar struktur perekonomian Jawa Barat tahun 2020 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 41,19 persen. Dari sisi laju pertumbuhan kategori ini minus 4,22 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini tentu sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Dengan adanya pandemi tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian terus menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas masyarakat. Terlihat dari pertumbuhan ekonomi Jabar yang terus terkontraksi sampai akhir tahun 2020.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2020 terkontraksi menjadi 2,44 persen menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar 5,07 persen.
Pandemi menyebabkan permintaan ekspor produk industri merosot, demikian juga permintaan domestik. Hal ini ditandai dari terkontraksinya ekspor dan turunnya konsumsi rumah tangga termasuk melemahnya impor bahan baku industri.
Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.
Data Sakernas Agustus 2020 menunjukan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 0,46 persen poin dari 64,99 persen pada Agustus 2019 menjadi 64,53 persen pada Agustus 2020. Dalam setahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik menjadi 10,46 persen pada Agustus 2020 dari 8,04 pada tahun sebelumnya.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga menurun akibat penurunan daya beli masyarakat cukup signifikan. Adanya pengurangan jam kerja dan PHK menyebabkan 6,36 juta orang penduduk usia kerja terdampak kebijakan perusahaan.
Vaksinasi dilakukan untuk menciptakan kekebalan komunal. Meski demikian, vaksinasi tetap harus diikuti dengan peningkatan testing, tracing dan treatment atau 3T. Harapannya vaksinasi yang tengah berjalan dapat mendorong pemulihan pandemi dan pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini.
Beberapa waktu lalu pakar dan epideminolog mengkritik cara penanganan wabah covid yang dilakukan pemerintah sejauh ini. Rendahnya test rate yang dilakukan pemerintah jadi salah satu penyebab virus ini sulit terdeteksi. Ideal minimalnya adalah satu banding seribu. Sehingga untuk jumlah penduduk 270 juta maka jumlah ambang batas minimal yang di test idealnya adalah 270 orang per pekan, masih jauh sangat rendah dengan jumlah capaian data yang sudah di test sampai saat ini.
Kita perlu belajar banyak dari negara lain yang telah berhasil mengerem laju penyebaran Covid-19. India salah satunya yang telah berhasil mengendalikan pandemi ini.
India adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia. Dengan jumlah populasi manusia yang mencapai 1,3 miliar mereka mampu melakukan testing Covid-19 secara masif. Jumlah testing di India mencapai 197 juta dari jumlah penduduk.
PM India Narendra Modi saat masih di bulan Agustus tahun lalu menjelaskan satu-satunya cara mengendalikan pandemi adalah menaikkan rasio tracing. Dan langkah tersebut terbukti membuahkan hasil.
Berdasarkan data Worldometers, dengan total populasi di India yang miliaran orang, kini kasus aktif sudah turun di angka 169 ribu orang dari sebelumnya pada bulan September 2020 sempat mencatat 193 ribu kasus per hari. Sedangkan di Indonesia, dengan penduduk seperlima jauh lebih sedikit dari India, total kasus aktif melebihi India yakni 175 ribu kasus.
Harapannya dengan percepatan program vaksinasi kondisi perekonomian segera bangkit dari keterpurukan.
*) Dimuat di HU Radar Cianjur edisi 18 Februari 2021
Oleh : Warji Permana, SE
Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Cianjur
