Beda tahun lahir, Beda sebutan Generasi : Proporsi Penduduk Karawang menurut generasi

 

Tahukan anda bahwa perbedaan tahun lahir maka berbeda pula sebutan generasi untuk penduduk tersebut. Berikut adalah komposisi penduduk Kabupaten Karawang berdasarkan generasi :

1.       Generasi Pre Boomer : Lahir 1945 dan sebelumnya

2.       Generasi Baby Boomer : Lahir 1946-1964

3.       Generasi Gen X : Lahir 1965-1980

4.       Generasi Milenial : Lahir 1981-1996

5.       Generasi Gen Z : Lahir 1997-2012

6.       Generasi Post Gen Z : Lahir 2013 - dst

Beradasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 penduduk Kabupaten Karawang sebesar 2,44 juta jiwa bertambah 311,29 ribu jiwa dibanding sepuluh tahun yang lalu (2010).

Saat ini komposisi penduduk Karawang didominasi oleh penduduk generasi milenial yaitu sebesar 27,34 persen dari total penduduk Karawang. Disusul generasi Z sebesar 27,15 persen kemudian disusul generasi X sebesar 22,50 persen.

Menurut data BPS, dilihat dari komposisi penduduk tahun 2020, Kabupaten Karawang sudah memasuki era bonus demografi, dimana penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) mendominasi hingga 71,36 persen.

Bonus demografi memiliki dampak positif dalam sebuah ekonomi. Dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun bonus demografi ibarat pisau bermata dua. Apabila Pemerintah Daerah tidak bisa mengelola dengan baik maka akan menjadi bumerang.

Tantangan akan persaingan kerja semakin terbuka dan keras. Usia produktif yang mendominasi, idealnya berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Jika tidak maka dapat diprediksi mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Dan imbas dari tingginya pengangguran bisa berdampak luas di kehidupan masyarakat.

 

Warji Permana

Read More

Kondangjaya : Desa dengan penduduk terpadat di Kecamatan Karawang Timur

 

Tahukah anda desa dengan penduduk terpadat di wilayah Kecamatan Timur?  Jawabannya adalah Desa Kondangjaya  dengan kepadatan penduduk sebesar 8.317 penduduk/km² .  Sementara yang berstatus Kelurahan dengan penduduk terpadat adalah Kelurahan Karawang Wetan sebanyak 8.458 penduduk/km² .

Berada pada daerah perkotaan dengan topografi secara umum berupa dataran rendah dengan ketinggian 10 – 20 meter dari permukaan laut. Kondisi iklimnya tropis dengan suhu rata-rata 34,5⁰ celcius dengan tekanan udara 0,01 milibar. Jarak ke pusat kota kurang lebih 7 km.

Kondangjaya merupakan desa dengan keunikan tersendiri. Bagaimana tidak dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir wilayah ini mengalami perubahan pesat dari sisi pertambahan penduduk dan infrastruktur. Pasar tumpah di hari tertentu, pasar tradisional, Bank, Minimarket, pertokoan bahkan sekelas mall sudah tersedia saat ini.  Fasilitas Pendidikan sudah cukup memadai. PAUD, TK/RA, SD dan SMK Negeri sudah tesedia. Fasilitas kesehatanpun demikian. Praktek dokter/bidan, Rumah Sakit bersalin bahkan Klinik sekelas rumah sakitpun sudah tersedia.

Dengan luas wilayah 2,44 km² saat ini memiliki jumlah penduduk sebesar 20.294 jiwa. Dari jumlah tersebut bisa dikatakan hampir separuh penduduknya adalah pendatang. Sehingga tak heran saat ini Kondangjaya saat ini dipimpin oleh Kepala Desa dari kalangan perumahan. Bpk. Anja Sugiana, SE lah yang berhasil mendapatkan perolehan suara tertinggi pada pilkades Kondangjaya terakhir ini.

Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 10.427 jiwa (tahun 2021) dan penduduk perempuan sebanyak 9.867 jiwa. Rasio jenis kelamin sebesar 105. Artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Warga perumahan terdiri dari berbagai macam etnis. Sunda, Jawa, Batak dan sebagainya dengan berbagai macam karakter. Rata-rata bekerja sebagai karyawan pabrik.

Karawang memiliki Upah Minimum Kabupaten (UMK) tertinggi se-Indonesia memang menjadi daya tarik bagi para perantau. Karawang memiliki kawasan industri yang cukup besar di Asia Tenggara. Karawang memiliki nilai investasi yang cukup tinggi di sektor industri. Tetapi membawa dampak negatif yaitu biaya hidup menjadi tinggi hampir setara dengan biaya hidup di DKI Jakarta.

Dengan luas wilayah Kondangjaya yang hanya sekitar 8 persen dari keseluruhan wilayah Kecamatan Karawang Timur dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi membawa dampak yang cukup berat. Sering terjadi kemacetan pada jam-jam tertentu. Pembangunan wilayah perumahan terus menerus di lakukan wilayah utara (Desa Bengle) sementara lebar jalan tidak mengalami perubahan jelas membawa dampak kemacetan. Pemandangan kemacetan sering terjadi di pertemuan jembatan Citra Kebun Mas. Petugas kepolisianpun sering turun tangan mengurai kemacetan.

Terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman baru. Menurut warga asli dulu yang namanya jalan citra kebun mas dan jalur jalan leuweung seureuh belum seramai sekarang. Sekarang sudah semuanya di cor dan sudah tembus ke jembatan Belendung. Sekarang sepanjang jalur ini sudah banyak berdiri perumahan.

Selain kemacetan, fenomena lain yang terjadi saat ini adalah banjir. Banjir tahun 2023 ini bisa dikatakan terparah dalam sepuluh tahun terakhir. Bahkan jika hujan turun terus menerus maka sudah di pastikan air masuk ke dalam rumah. Akibat semakin sempitnya resapan di hulu. Kesadaran dari seluruh kalangan masyarakat diperlukan dalam upaya meminimalisir dampak lingkungan dengan kerjabakti misalnya.

Sumber Data : BPS, Kecamatan Karawang Timur Dalam Angka 2022

Warji Permana

Read More

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan 1 2023

 

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat merilis data pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan 1 2023 sebagai berikut :

Dari Sisi PDRB Lapangan Usaha

Ekonomi Jawa Barat triwulan I-2023 dibanding triwulan I-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,00 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh lapangan usaha utama yang tumbuh cukup baik pada triwulan tersebut, seperti Industri Pengolahan tumbuh 6,62 persen, perdagangan tumbuh 4,42 persen, pertanian tumbuh 2,28 persen dan konstruksi tumbuh 0,03 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,19 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,36 persen; Real Estate sebesar 6,66 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,37 persen.

Struktur PDRB Jawa Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Jawa Barat masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 42,53 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,42 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,50; dan Konstruksi sebesar 8,27 persen

persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Barat mencapai 73,71 persen.

 

Dari Sisi PDRB Menurut Pengeluaran

Menurut BPs Jawa Barat, Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 terlihat pada perekonomian Jawa Barat triwulan I-2023 dibandingkan dengan triwulan I-2022 (y-on-y) dengan pertumbuhan positif sebesar 5,00 persen. Seluruh komponen tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yaitu sebesar 6,96 persen, diikuti komponen Ekspor Barang dan Jasa (ekspor luar negeri dan antar provinsi) yang tumbuh sebesar 4,95 persen dan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT) sebesar 4,60 persen. Di urutan berikutnya, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT) tumbuh sebesar 4,29 persen dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,98 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa (impor luar negeri dan antar provinsi) secara y-on-y tumbuh sebesar 2,99 persen.

Struktur PDRB Jawa Barat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Barat masih didominasi oleh komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Barat yaitu sebesar 65,47 persen, diikuti oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 51,78 persen dan komponen PMTB sebesar 24,11 persen. Share komponen PK-P dalam struktur perekonomian Jawa Barat sebesar 2,82 persen, sedangkan komponen PK-LNPRT berperan sebesar 0,60 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 45,03 persen.

Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi (SOG) Jawa Barat triwulan I-2023 (y-on-y) berasal dari komponen PK-RT dengan kontribusi positif sebesar 2,76 persen. Selanjutnya komponen Ekspor Barang dan Jasa memberikan kontribusi sebesar 2,37 persen dan komponen PMTB memberikan kontribusi positif sebesar 0,69 persen. Sementara itu, komponen lainnya menahan pertumbuhan dengan kontribusi sebesar -0,82 persen terhadap perekonomian Jawa Barat.

 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Read More

LAGI-LAGI KARAWANG MENEMPATI POSISI TERTINGGI UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)

 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) daerah Jawa Barat resmi mengalami kenaikan di tahun 2023. Ketetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. Simak rincian UMK Jawa Barat 2023 terbaru selengkapnya berikut.

Sebagaimana di lansir dari TEMPO.Co, Ketentuan Upah Minimum Jawa Barat tahun 2023 tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022. Sebelumnya, Gubernur Ridwan Kamil sudah meneliti rekomendasi Dewan Pengupahan dan Kesesuaian dengan aturan yang berlaku.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, penetapan UMK 2023 kabupaten/kota sesuai peraturan berlaku, aspirasi bebagai pihak, dan pandangan dari para pakar dan akademisi. Dari pengumuman tersebut, diketahui upah minimum kabupaten/kota 2023 di Jabar rata-rata naik 7,09 persen.

Dari 27 kabupaten/kota Karawang menempati urutan tertinggi dalam besaran UMK tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 5.176.179,07 disusul Kota Bekasi sebesar Rp. 5.158.248,20.

Namun tingginya UMK Karawang setiap tahunnya tidak serta merta diikuti turunnya angka pengangguran dan kemiskinan. Masih banyak keluh kesah masyarakat akan sulitnya mencari kerja di Karawang. Apalagi banyak perusahaan sektor tekstil sandang dan kulit yang mulai hengkang dari karawang karena tidak mampu lagi membayar upah yang begitu tinggi.

Tak bisa dipungkiri Karawang menjadi salah satu tujuan mencari kerja bagi masyarakat luar Karawang. Persaingan mendapat pekerjaan di pabrik-pabrik semakin ketat. Formasi lapangan kerja yang sudah tidak bisa lagi menampung lulusan SMA/SMK setiap tahunnya. Harus ada komitmen bersama antara pemda dan pengusaha dalam hal rekrutmen tenaga kerja khususnya bagi masyarakat asli Karawang.

Angka kemiskinan Kabupaten Karawang tahun 2021 tercatat sebesar 8,95 persen mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yang sebesar 8,26 persen. Di sisi lain angka pengangguran di Karawang juga mengalami peningkatan dari 11,52 persen di tahun 2020 menjadi 11,83 persen di tahun 2021. Cukup ironis memang dengan sebutan kota industri yang disandang saat ini.

Tingginya UMK Kabupaten Karawang tahun 2023 tak lepas dari andil tingginya laju pertumbuhan ekonomi Karawang. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga berdampak pada tingginya PDRB perkapita. Namun tingginya PDRB perkapita tidak sepenuhnya bisa menceminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Karena PDRB menghitung nilai tambah semua aktivitas ekonomi di wilayah Kabupaten Karawang tanpa melihat siapa dan dari mana pelaku kegiatan ekonomi tersebut.

 Badan Pusat Stastistik (BPS) mencatat, pada tahun 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Karawang tumbuh signifikan menjadi 5,85 persen di banding tahun 2020 yang -3,80 persen.

Bila ditelisik lebih dalam, selama kurun waktu 5 tahun terakhir struktur ekonomi Kabupaten Karawang didominasi oleh industri pengolahan dimana kontribusinya sebesar 70,81 persen. Sementara sektor pertanian kontribusinya hanya sebesar 3,94 persen kontribusinya bagi struktur perekonomian di Karawang.

**Warji Permana**

Read More

PENDUDUK MISKIN JAWA BARAT TURUN PER SEPTEMBER 2022

 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat merilis angka kemiskinan Jawa Barat turun per September 2022. Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 7,98 persen, menurun 0,08 persen poin terhadap Maret 2022 dan naik 0,01 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 4,05 juta orang, menurun 17,36 ribu orang terhadap Maret 2022 atau di tahun yang sama. Namun jika dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama naik menjadi 48,76 ribu orang terhadap September 2021.

Dibanding September 2021, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan naik sebanyak 68,33 ribu orang (dari 2,95 juta orang pada September 2021 menjadi 3,02 juta orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 19,57 ribu orang (dari 1,05 juta orang pada September 2021 menjadi 1,03 juta orang pada September 2022).

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp480.350/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp355.172 (73,94 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp125.178 (26,06 persen).

Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Jawa Barat memiliki 4,05 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.945.418/rumah tangga miskin/bulan.

Tak hanya soal persentase penduduk miskin, sisi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing- masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode September 2021–September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 sebesar 1,24 menurun dibandingkan September 2021 yang sebesar 1,29. Begitu pula dengan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,31 menjadi 0,29 (lihat Tabel 4).

Pada periode Maret 2022-September 2022, Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 1,32 turun menjadi 1,24 pada September 2022. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,33 menjadi 0,29 pada periode yang sama.

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada yang di perkotaan. Pada September 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,14, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,62. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,26, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,41.

Menurut BPS Jawa Barat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan saat ini yaitu

1.  Realisasi belanja bantuan sosial dari APBD Jawa Barat pada triwulan III-2022 meningkat jika dibandingkan realisasi Triwulan I-2022, namun jika dibandingkan realisasi pada triwulan III-2021 mengalami penurunan.

2.  Sampai dengan September 2022, penyaluran bantuan program sembako mencapai 99,5 persen; PKH triwulan III-2022 mencapai 97,8 persen; dan program BLT BBM mencapai 100,8 persen.

3.  Pengeluaran konsumsi rumah tangga periode triwulan III-2022 tumbuh 5,03 persen jika dibandingkan triwulan III-2021 (year on year).

4.  Nilai Tukar Petani September 2022 mencapai 100,46 meningkat 3,81 persen (year on year) dan Indeks yang diterima petani pada September 2022 meningkat 8,14 persen jika dibandingkan September 2021, yaitu dari 104,13 menjadi 112,61. Kondisi ini menggambarkan peningkatan daya beli petani.

5.  Produksi padi hasil KSA pada September 2022 meningkat jika dibandingkan September 2021. Demikian halnya dengan harga Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG) menunjukkan adanya peningkatan pada periode yang sama.

6.  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode Agustus 2021 ke Agustus 2022 turun dari 9,82 persen menjadi 8,31 persen. Proporsi pekerja penuh juga mengalami peningkatan dari 69,41 persen menjadi 73,88 persen pada periode yang sama.

7.  Rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai, rata-rata upah/pendapatan pekerja informal, dan rata-rata upah pekerja bebas pertanian kondisi Agustus 2022 dibandingkan Agustus 2021 (year on year) mengalami peningkatan.

 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Read More

PERKEMBANGAN IPM KABUPATEN KOTA DI JAWA BARAT

Peningkatan IPM Jawa Barat tahun 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi standar hidup layak. Pada tahun 2022, dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 3,14 persen menjadi Rp. 11,277 juta per tahun.

Pada tahun 2022, rata-rata anak usia 7 tahun yang mengenyam jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,62 tahun atau hampir setara dengan menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 12,61 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,17 tahun, dari 8,61 tahun menjadi 8,78 tahun atau hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas IX.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,52 tahun, lebih lama 0,29 tahun dibandingkan tahun 2021.

Menurut rilis data BPS, peningkatan IPM tahun 2022 terjadi di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Tercatat dua wilayah dengan peningkatan status capaian pembangunan manusia yaitu Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan dari semula berstatus “sedang” menjadi “tinggi”. Di Jawa Barat, urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Cianjur (65,94), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Bandung (82,50). Jumlah kabupaten kota di Jawa Barat dengan status capaian pembangunan manusia berada pada level “sedang” (60 ≤ IPM < 70) sebanyak sembilan wilayah, level “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) sebanyak 15 wilayah, sementara level “sangat tinggi” (IPM ≥ 80) sebanyak tiga wilayah. Sejak tahun 2012, di Jawa Barat tidak ada lagi wilayah dengan status capaian pembangunan manusia level “rendah”.

Pada tahun 2022, seluruh kabupaten kota di Jawa Barat mengalami pertumbuhan IPM yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Jawa Barat sudah lebih baik dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan IPM terendah terjadi di Kabupaten Cianjur yaitu sebesar 0,58 persen, sedangkan pertumbuhan IPM tertinggi terjadi di Kabupaten Garut yaitu sebesar 1,44 persen. Pada tahun 2022, pertumbuhan IPM Jawa Barat mencapai 0,92 persen. Sebanyak 12 kabupaten kota di Jawa Barat mengalami pertumbuhan IPM melebihi pertumbuhan IPM Jawa Barat, sementara sisanya masih berada di bawah pertumbuhan IPM  Jawa Barat.

Cianjur lagi-lagi menempati urutan terbawah dalam hal pencapaian IPM bahkan pertumbuhan IPM nya terendah di tahun 2022. Padahal disisi lain Bupati Cianjur, H.Herman Suherman sedang gencar-gencarnya mencanangkan Gerakan menyeluruh meningkatkan akselerasi IPM beberapa tahun terakhir ini. Bupati menghimbau para kepala dinas dan jajaran di bawahnya agar setiap program senantiasa berorientasi pada peningkatan IPM.

Sebagaimana di lansir antara.news tanggal 29 Agustus 2022 para kepala dinas dan perangkat daerah harus mampu mencerna kebijakan kepala daerah. Pasalnya kebijakan Bupati Cianjur tersebut belum sepenuhnya diikuti kerja nyata jajaran perangkat daerah. Ada kesan baru berjalan setelah di cambuk.

Disaat upaya maksimal sedang gencarnya digalakan, musibahpun datang. Cianjur di landa gempa bumi. Di lansir dari Antara12 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat jumlah korban meninggal akibat bencana gempa bumi Cianjur 5,6 Magnitudo menjadi sebanyak 600 orang karena sebagian besar tidak terdata, sedangkan korban meninggal tercatat 335 ditambah delapan orang yang belum ditemukan.

Selain menghancurkan bangunan pemukiman gempa juga mengakibatkan kerusakan sejumlah bangunan sekolah dan sarana peribadatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2022

UHH (Tahun)			HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per			IPM
Kabupaten/Kota							Kapita (R	p000)	Capaian		Pertumbuhan (%)
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Bogor	71,36	71,65	12,49	12,50	8,31	8,34	10.410	10.860	70,60	71,20	0,28	0,85
Sukabumi	71,21	71,54	12,24	12,25	7,10	7,11	8.850	9.210	67,07	67,64	0,28	0,85
Cianjur	70,32	70,58	12,00	12,01	7,19	7,20	8.052	8.244	65,56	65,94	0,31	0,58
Bandung	73,72	74,01	12,70	12,71	9,07	9,08	10.307	10.588	72,73	73,16	0,47	0,59
Garut	71,59	71,85	12,03	12,15	7,53	7,83	7.961	8.227	66,45	67,41	0,50	1,44
Tasikmalaya	69,67	69,95	12,54	12,59	7,48	7,73	7.829	8.177	65,90	66,84	0,35	1,43
Ciamis	72,02	72,30	14,20	14,28	7,90	8,00	9.259	9.428	70,93	71,45	0,62	0,73
Kuningan	73,78	74,03	12,23	12,24	7,80	7,88	9.409	9.620	69,71	70,16	0,48	0,65
Cirebon	72,18	72,47	12,27	12,28	7,10	7,40	10.368	10.791	69,12	70,06	0,54	1,36
Majalengka	70,46	70,76	12,23	12,24	7,31	7,49	9.591	9.950	67,81	68,56	0,33	1,11
Sumedang	72,62	72,91	12,98	12,99	8,52	8,72	10.262	10.776	71,80	72,69	0,22	1,24
Indramayu	71,84	72,15	12,26	12,27	6,52	6,83	9.810	10.166	67,64	68,55	0,52	1,35
Subang	72,58	72,92	11,71	11,78	7,11	7,20	10.854	11.294	69,13	69,87	0,26	1,07
Purwakarta	71,18	71,47	12,12	12,13	8,10	8,11	11.669	12.193	70,98	71,56	0,23	0,82
Karawang	72,33	72,62	12,10	12,19	7,78	7,96	11.522	11.927	70,94	71,74	0,40	1,13
Bekasi	73,81	74,04	13,10	13,11	9,30	9,53	11.341	11.757	74,45	75,22	0,51	1,03
Bandung Barat	72,52	72,79	11,88	11,89	8,20	8,22	8.546	9.044	68,29	69,04	0,31	1,10
Pangandaran	71,60	71,89	12,08	12,11	7,85	8,03	9.065	9.389	68,28	69,03	0,32	1,10
Kota Bogor	73,82	74,13	13,42	13,43	10,53	10,63	11.716	12.058	76,59	77,17	0,63	0,76
Kota Sukabumi	72,58	72,85	13,58	13,59	9,81	10,14	10.942	11.229	74,60	75,40	0,53	1,07
Kota Bandung	74,46	74,75	14,21	14,23	10,99	11,00	16.996	17.639	81,96	82,50	0,55	0,66
Kota Cirebon	72,44	72,74	13,13	13,14	10,12	10,33	11.810	12.087	75,25	75,89	0,48	0,85
Kota Bekasi	75,19	75,48	14,10	14,11	11,31	11,44	15.903	16.239	81,95	82,46	0,55	0,62
Kota Depok	74,62	74,92	13,93	13,94	11,46	11,47	15.420	15.926	81,37	81,86	0,49	0,60
Kota Cimahi	74,21	74,50	13,81	13,82	11,08	11,21	12.019	12.500	78,06	78,77	0,30	0,91
Kota Tasikmalaya	72,34	72,63	13,46	13,47	9,52	9,53	10.213	10.578	73,31	73,83	0,37	0,71
Kota Banjar	71,19	71,49	13,24	13,25	8,77	8,78	10.476	10.967	71,92	72,55	0,31	0,88
JAWA BARAT	73,23	73,52	12,61	12,62	8,61	8,78	10.934	11.277	72,45	73,12	0,50	0,92

Read More