VALUE FOR MONEY AUDIT DAN PROSES AUDIT KINERJA

 

A.     PENDAHULUAN

Untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah maka diperlukan perluasan sistem pemeriksaan, tidak sekedar conventional audit, namun perlu juga dilakukan value for money audit (VFM Audit). Dalam pemeriksaan yang konvensional, lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit terhadap keuangan dan kepatuhan (financial and compliance audit), sedangkan dalam pendekatan baru ini selain audit keuangan dan kepatuhan juga perlu dilakukan audit kinerja (performance audit). Performance Audit meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. audit ekonomi dan efisiensi disebut management audit atau operational audit, sedangkan audit efektivitas disebut program audit. Istilah lain untuk performance audit tersebut adalah VFM audit atau disingkat 3E’s audit (economy, efficiency, and effectiveness audit)

B.     KARAKTERISTIK VALUE FOR MONEY  AUDIT

Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pengertian audit dalam audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai asersi atau tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan criteria/standar  yang telah ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Malan, 1984).

Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi audit. Definisi audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hokum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan criteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Malan,1984).

Perbedaan VFM audit dengan conventional audit adalah dalam hal laporan audit. Audit yang konvesional , hasil auditnya adalah berupa pendapat (opini) auditor secara independen dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan criteria standar yang telah ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam VFM audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetap juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

C.      AUDIT EKONOMI DAN EFISIENSI

Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan :

1.    Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara ekonomis dan efisien.

2.    Penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola system informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi.

Secara lebih spesifik, The General Accounting Office Standards (1994) menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah:

a.       Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat.

b.  Melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah.

c.       Melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai

d.     Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya.

e. Menghindari adanya pengangguran sumberdaya atau jumlah pegawai yang berlebihan.

f.        Menggunakan prosedur kerja yang efisien

g.  Menggunakan sumber daya (staf, peralatan dan fasilitas) yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barabg/jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat

h. Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumberdaya negara

i.  Melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi

Prosedur untuk melakuakan audit ekonomi dan efisiensi meliputi:

1.    Perencanaan audit.

2.    Me review system akuntansi dan pengendalian intern.

3.    Menguji system akuntansi dan pengendalian intern.

4.    Melaksanakan audit.

5.    Menyampaikan laporan.

D.     AUDIT EFEKTIVITAS

Menurut Audit Commission (1986), efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya.

Audit efektivitas (audit program) bertujuan untuk menentukan :

1.    Tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan.

2.    Kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

3.    Apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternative lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada evaluasi pelaksanaan program, yaitu sebagai  berikut:

a.    Apakah program tersebut relevan atau realistik

b.    Apakah ada pengaruh dari program tersebut

c.     Apakah program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan

d.  Apakah ada cara-cara yang lebih baik dalam mencapai hasil

Tiga kategori kegiatan Value For Money Audit yaitu: 1)’By-production’ VFM work, 2) An’arrangement Review’, 3)  Performance review.

Prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja yaitu :

1. Auditor (orang/lembaga yang melakukan audit), auditee (pihak yang diaudit), recipient (pihak yang menerima hasil audit).

2.  Hubungan akuntabilitas antara auditee (subordinate) dan recipient (otoritas yang lebih tinggi).

    3.    Independensi antara auditor dan auditee.

4. Pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggungjawab auditee oleh auditor untuk audit recipient.

A.     STANDAR AUDIT PEMERINTAH (SAP)

Standar-standar  yang menjadi pedoman dalam audit kinerja terhadap lembaga pemerintah menurut  Standar Audit  Pemerintah adalah :

1.    Standar Umum

a.    Staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki kecakapan professional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan.

b.    Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi/lembaga audit dan auditor, baik pemerintah maupun akuntan public, harus independen (secara organisasi maupun secara pribadi), bebas dari gangguan independensi yang bersifat pribadi dan yang di luar pribadinya(ekstern), yang dapat mempengaruhi independensinya, serta harus dapat mempertahankan sikap dan penampilan yang  independen.

c.    Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.

d.    Setiap organisasi/lembaga yang melaksanakan audit yang berdasarkan SAP ini harus memiliki system pengendalian intern  yang memadai, dan system pengendalian mutu tersebut harus di-review oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu ekstern).

2.    Standar Pekerjaan Lapangan Audit Kinerja

a.    Perencanaan

Pekerjaan harus direncakanan secara memadai.

b.    Supervisi

Staf harus diawasi (supervisi) dengan baik.

c.    Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Apabila hokum, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan kepatuhan lainnya merupakan hal yang signifikan bagi tujuan audit, auditor harus merancang audit tersebut untuk memberiakan keyakinan yang memadai mengenai kepatuhan tersebut.

d.    Pengendalian Manajemen

Auditor harus benar-benar memahami pengendalian manajemen yang relevan dengan audit.

3.    Standar Pelaporan Audit Kinerja

1.    Bentuk

Auditor harus membuat laporan audit secara tertulis untuk dapat mengkomunikasikan hasil setiap audit.

2.    Ketepatan Waktu

Auditor harus dengan semestinya menerbitkan laporan untuk menyediakan infromasi  yang dapat digunakan secara tepat waktu oleh manajemen dan pihak lain yang berkepentingan.

3.    Isi Laporan

a.    Tujuan, Lingkup, dan Metodelogi Audit

Auditor harus melaporkan tujuan, lingkup, dan metodologi audit.

b.    Hasil Audit

Auditor harus melaporkan temuan audit yang signifikan, dan jika mungkin melaporkan kesimpulan auditor.

c.    Rekomendasi

Auditor harus menyampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan atas bidang yang bermasalah dan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan entitas yang diaudit.

d.    Pernyataan Standar Audit

Auditor harus melaporkan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Pemerintah.

e.    Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

f.     Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang

g.    Pelaporan secara langsung tentang unsur perbuatan melanggar/melawan hukum

h.    Pengendalian manajemen

i.      Tanggapan pejabat yang bertanggungjawab

j.      Hasil/prestasi kerja yang patut dihargai

k.    Hal yang memerlukan penelaahan lebih lanjut

l.      Informasi istimewa dan rahasia

4.    Penyajian Laporan

Laporan harus lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas dan ringkas sepanjang hal ini dimungkinkan.

5.    Distribusi Laporan

Laporan tertulis diserahkan oleh organisasi/lembaga audit kepada :

a.    Pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang diaudit

b.    Kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang meminta audit, termasuk organisasi luar yang memberikan dana, kecuali jika peraturan perundang-undangan melarangnya

c.    Kepada pejabat lain yang mempunyai tanggungjawab atas pengawasan secara hukum  atau pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan temuan dan rekomendasi audit

d.    Kepada pihak lain yang diberi wewenang oleh entitas yang diaudit untuk menerima laporan tersebut

B.       AUDIT KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu, pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPR/DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah) untuk menjamin dilaksanakannya system dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

C.      PERMASALAHAN AUDIT KINERJA LEMBAGA PEMERINTAHAN DI INDONESIA

      Permasalahan otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertangung jawab kepada daerah kabupaten/ kota akan membawa konsekuensi perubahan pada pola dan sitem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan-perubahan tersebut juga memberikan dampak pada unit-unit kerja daerah, seperti tuntutan kepada pegawai/ aparatur pemerintah daerah untuk lebih terbuka, transparan, dan bertangungjawab atas kepusan yang dibuat. Pemberian kepercayaan kepada auditor dengan memberikan peran yang lebih besar untuk memeriksa lembaga-lembaga pemerintah, telah menjadi bagian penting dalam proses terciptanya akuntanbilitas public. Bagi auditor, dengan diberinya peran yang lebih besar tersebut, maka auditor dituntut menjaga dan meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan indenpendensi dan dapat menghilangkan pratek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang ada.

Reposisi lembaga pemeriksa

Harus disadari bahwa saat ini masih terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan audit pemerintahan di Indonesia. Pertama adalh tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, hal tersebut umum dialami organisasi sektor public adalah berupa pelayanan public yang tidak mudah diukur. Kedua terkait dengan masalah struktur lembaga pemeriksa pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Permasalahan yang ada adalah banyaknya lembaga pemeriksa fungsional yang overlapping satu dengan yang lainnya yang menyebabkan pelaksanaan pengauditan tidak efisien dan tidak efektif. Saat ini, pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa fungsional terdapat pembiayaan desentralisasi oleh BPK, BPKP, dan inspektorat dalm negeri.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Prof.Dr.Mardiasmo,MBA,Ak ( 2002), “Akuntansi Sektor Publik”, Yogyakarta:Andi

Desfiani diakses tgl 26 Nopember 2011 : disfianoni.blogspot.com/.../tahapan-pengenalan

Dwiermayanti diakses tgl 26 Nopember 2011  

: (dwiermayanti.wordpress.com/2010/.../audit-kinerj..)

Read More

ASSET MISAPPROPRIATION SCHEMES

 

SKEMA PENYALAHGUNAAN ASET

Penyalahgunaan aset adalah mengubah kepemilikan atau pengaruh aset yang sah menjadi keuntungan pribadi yang tidak sah. Pengertian-pengertian berikut ini menjelaskan lebih jauh arti dari penyalahgunaan aset seperti yang digunakan dalam buku ini.

Kamus Hukum Black mendefinisikan penyalahgunaan dengan cara ini:

Tindakan menyalahgunakan atau beralih ke tujuan yang salah; salah apropriasi, sebuah istilah yang tidak selalu berarti pekulasi, meskipun mungkin berarti itu. Istilah ini juga dapat mencakup pengambilan dan penggunaan milik orang lain semata-mata untuk memanfaatkan secara tidak adil atas niat baik dan reputasi properti pemilik.

Cash/Kas

Skema kas melibatkan pengambilan uang tunai dari majikan. Skema kas mendominasi kasus penyalahgunaan aset, berdasarkan survei ACFE. Pada tahun 2008 RTTN, 85% dari seluruh fraud penyalahgunaan aset melibatkan penyalahgunaan aset. Skema kas pada fraud tree ACFE terbagi atas tiga kelompok: pencurian, fraud pencairan dana, dan skimming/peluncuran.

Larceny/Pencurian

Joe Wells mengemukakan pencurian sebagai pengambilan kas majikan yang disengaja (tunai maupun cek) tanpa izin dari majikan. Terdapat pendapat berbeda bahwa pencurian kas dapat dilakukan secara terang-terangan. Karena kas dicuri oleh karyawan, pada skema pencurian kas ini telah direkam oleh sebuah sistem akuntansi, arus keluar masuk kas dapat dideteksi dari skema skimming dari laporan-laporan. Untuk karyawan yang telah melakukan fraud pencurian kas, mereka harus diganti dari posisi kontak langsung dengan uang tunai di suatu tempat sepanjang arus uang masuk dan uang keluar kas perusahaan. Skema pencurian uang tunai terbagi dalam tiga kelompok: uang tunai, dari deposito, dan lain-lain. Menurut RTTN ACFE 2008, 10,3% dari semua fraud adalah pencurian uang tunai, dan kerugian rata-rata adalah $75.000.

Fraudulent Disbursements/ Fraud Pencairan Dana

Skema pencairan dana yang curang adalah skema penyaluran dana dibuat dari beberapa akun perusahaan dengan cara yang tampaknya normal tetapi sebenarnya adalah fraud. Metode untuk mendapatkan dana mungkin dengan memalsukan cek, penyerahan faktur palsu, pemalsuan kartu waktu, dan sebagainya. Perbedaan utama antara skema fraud pencairan dana dengan skema pencurian uang tunai yaitu uang dipindahkan dari perusahaan yang tampak sebagai pencairan dana yang sah.

Skema fraud pencairan terdiri dari lima kelompok: penagihan, penggajian, penggantian biaya, perusakan cek, dan pengeluaran register. Menurut RTTN ACFE 2008, 63,9% dari semua fraud adalah fraud pengeluaran. Kerugian rata-rata dalam skema pencairan fraud adalah sekitar $ 100.000. Fraud ini lebih sering terjadi daripada jenis penyalahgunaan uang tunai lainnya.

Skema penagihan menggunakan sistem akuntansi perusahaan untuk mencuri dana dengan mengajukan klaim palsu dalam satu atau lain bentuk. Jika vendor aktif dan terdaftar vendor resmi, lalu faktur telah disetujui, sistem akan mengurus sisanya dan akan menghasilkan dan/atau mengirim memeriksa pelaku untuk meminta dan uang tunai. Hal yang sama berlaku untuk penggajian cek dan karyawan. Skema penagihan termasuk skema vendor perusahaan Shell (vendor palsu), skema vendor nonaccomplice, dan skema pembelian pribadi. Menurut

RTTN ACFE 2008, 23,9% dari semua fraud adalah penagihan skema. Biaya rata-rata skema penagihan adalah $100.000.

Pass-Through Schemes/Skema Pass-Through

Skema ini adalah versi dari vendor perusahaan Shell, skema dimana pelaku mendirikan perusahaan, tetapi dalam skema ini, dia benar-benar membeli produk melalui vendor pass- through. Pelakunya menjual barangnya kepada majikannya, tetapi dengan harga yang melambung. Membayar berlebihan harga barang dimungkinkan karena pelaku berada dalam posisi menyetujui faktur atau vendor untuk pembelian. Dengan menaikkan harga menjadi selangit, pelaku dapat menyedot dana dari majikannya ke penjual palsu.

Nonaccomplice Vendor Schemes/Skema Vendor Nonaccomplice

Tidak seperti dua skema vendor sebelumnya, skema vendor nonaccomplice melibatkan vendor yang sah. Namun, vendor bukanlah kaki tangan melainkan pihak yang tidak bersalah digunakan oleh pelaku. Pelaku dapat menagih atau membebani perusahaan secara berlebihan menggunakan faktur vendor, dan meminta cek untuk faktur atau kirim cek ke vendor dan minta pengembalian dana dari vendor dan meminta cek itu. Versi lain dari skema melibatkan pelaku sengaja memesan barang dagangan tidak diperlukan, mengembalikan barang dagangan untuk kredit ke vendor yang sah, dan meminta cek pengembalian dana dari penjual.

Personal Purchases Schemes/Skema Pembelian Pribadi

Skema pembelian pribadi hanyalah membeli barang-barang pribadi dengan uang perusahaan. Dengan kemajuan dalam teknologi internet dan metode pembelian, jauh lebih mudah untuk melakukan skema semacam ini. Kantor Akuntansi Umum (GAO) melakukan audit sistem e-procurement (pengadaan elektronik) dan menemukan ribuan dolar yang telah disalahgunakan. Skema penggajian mirip dengan skema penagihan kecuali alih-alih membayar vendor, perusahaan membayar karyawan. Skema ini dapat dilakukan dengan beberapa cara: karyawan fiktif, komisi, pekerja palsu. kompensasi, atau upah yang dipalsukan. Menurut ACFE 2008 RTTN, 9,3% dari semua fraud adalah skema penggajian. Biaya rata-rata skema penggajian adalah $49.000.

Ghost Employee Schemes/Skema Karyawan Fiktif

Dalam skema karyawan fiktif, seseorang menerima gaji tetapi tidak benar-benar bekerja untuk perusahaan korban. Bisa jadi fiktif atau orang sungguhan yang berkolusi dengan pelaku. Untuk misalnya, pengontrol untuk Universitas di Texas mengatur beberapa karyawan fiktif di sistem penggajian, termasuk putranya dan beberapa temannya. Dia akan membawakannya cek atau membagi uang di antara mereka. Dia mencuri beberapa ratus ribu dolar dalam skema selama beberapa bulan. Hal ini juga terjadi pada vendor Shell: karyawan fiktif harus ditambahkan ke file induk karyawan untuk penggajian, kartu waktu atau gaji harus disetujui, cek harus ditulis ke karyawan fiktif, dan cek harus diberi kepada penipu atau kaki tangannya.

Commission Schemes/Skema Komisi

Dalam skema komisi, penipu menggunakan beberapa metode: menghasilkan penjualan palsu, melebih-lebihkan penjualan, meningkatkan komisi, atau menggunakan beberapa cara lain untuk mendapatkan lebih banyak komisi daripada yang diperoleh secara sah.

False Workers’ Compensation Schemes/Skema Kompensasi Pekerja Palsu

Skema kompensasi pekerja palsu melibatkan pekerja yang berpura-pura cedera dan mengumpulkan pembayaran dari perusahaan asuransi korban.

Falsified Wages Schemes/Skema Upah yang Dipalsukan

Penipu terkadang menggunakan skema upah yang jam kerja dipalsukan dan skema gaji untuk membayar karyawan lembur yang sangat besar atau berlebihan membayar tarif.

Skema penggantian biaya adalah skema sederhana: kirim biaya bisnis yang dipalsukan dan melakukan fraud cek penggantian dari perusahaan korban. Menurut ACFE 2008 RTTN, 13,2% dari semua fraud adalah skema penggantian biaya. Biaya rata-rata skema penggantian biaya adalah $25.000. Skema itu jatuh di bawah penggantian biaya termasuk biaya mischaracterized, lebih dari biaya yang dinyatakan, biaya fiktif, dan beberapa penggantian.

Periksa skema penyalahgunaan; periksa skema perusakan yang unik di antara skema pencairan yang curang karena ini adalah satu-satunya skema dimana pelaku secara fisik menyiapkan cek palsu. Dalam kasus lain, penipu menyebabkan perusahaan menghasilkan cek dengan mengirimkan beberapa formulir dokumen palsu ke perusahaan korban (misalnya, faktur, kartu waktu).

Menurut RTTN ACFE 2008, 14,7% dari semua fraud adalah skema gangguan cek. Biaya rata- rata skema gangguan cek adalah $138.000. Angka rata-rata ini membuat skema fraud ini menjadi yang paling mahal skema atau kelompok skema dari semua skema. Periksa skema gangguan termasuk pembuat cek palsu, dukungan cek palsu, penerima pembayaran yang diubah, cek tersembunyi, dan pembuat serta pejabat berwenang.

Forged Maker Schemes/Skema Pemalsuan

Skema pemalsuan melibatkan penandatanganan nama orang lain untuk cek dengan maksud curang dan fraud merubah instrumen aslinya. Skema pembuat palsu biasanya dimulai dengan cek kosong. Kekhawatiran dengan skema dan cek pembuat palsu sebenarnya dua kali lipat. Pertama, ada kekhawatiran atas akses fisik ke cek kertas. Hal ini menjadi perhatian bagaimana akses digital untuk memeriksa tulisan asli.

Forged Endorsement Schemes/Skema Pengesahan Palsu

Skema pengesahan palsu melibatkan: pelakunya meminta cek perusahaan yang ditujukan untuk pihak lain yang sah dan mengubah cek tersebut dengan memalsukan nama pihak lain pada pengesahan cek tersebut. Skema pemeriksaan pengesahan palsu dimulai dengan membandingkan cek asli versus cek kosong.

Altered Payee Schemes/Skema Penerima Pembayaran yang Diubah

Skema penerima pembayaran yang diubah juga melibatkan penyadapan cek yang ditulis ke pihak lain, tetapi dalam skema ini pelakunya mengubah nama penerima cek. Terkadang penipu membalikkan nama penerima pembayaran dari cek, mengganti namanya dengan nama asli yang sah, pada saat cek tersebut dikembalikan dalam laporan bank.

Concealed Check Schemes/Skema Cek Tersembunyi

Skema cek tersembunyi adalah upaya yang berani untuk mengambil keuntungan dan tidak memperhatikan kontrol. Pelaku menyiapkan cek palsu dan menyerahkannya bersama dengan yang cek sah kepada penandatangan yang berwenang, yang diharapkan pelaku untuk

menandatanganinya tanpa ulasan yang tepat. Pelaku kemungkinan akan menunggu sampai penandatangan cek sibuk atau terganggu sebelum menyerahkan cek palsu.

Authorized Maker Schemes/Skema Pembuat Resmi

Skema pembuat resmi melibatkan: pelaku yang memiliki wewenang menandatangani cek dan membuat cek palsu untuk dirinya sendiri untuk keuntungan pribadi. Skema semacam ini lebih sulit untuk dideteksi karena orang tersebut memiliki otoritas penandatanganan cek. Jelas, skema ini berhasil hanya jika kontrol tidak ada, dielakkan, atau terlalu lemah dan tidak efektif.

Sebuah cabang toko besar di Mississippi, satu-satunya akuntan dari majikan adalah pembuat resmi. Selama tiga tahun, dia menulis sendiri pemeriksaan yang tidak terdeteksi. Pimpinan bank menemukan cek ditandatangani oleh Mary, dibayarkan kepada Mary, didukung oleh Mary, dan disetorkan ke akun pribadi Mary yang sedikit mencurigakan. Pegawai bank itu menelepon auditor internal cabang yang baru direkrut dan melaporkan kecurigaannya.

Fraud ini termasuk yang paling sedikit mahal dan paling jarang dari semua fraud. Menurut RTTN ACFE 2008, 2,8% dari semua fraud adalah skema pencairan terdaftar. Biaya rata-rata skema pencairan terdaftar adalah $25.000. Daftarkan skema pencairan melibatkan dua jenis skema: kekosongan palsu dan pengembalian uang palsu. Bisnis tertentu memiliki risiko lebih tinggi untuk fraud ini: restoran, bar, pedagang kaki lima, dan lainnya bisnis tunai lainnya.

Skimming/Peluncuran

Skimming kadang-kadang disebut fraud front-end, karena dana dicuri sebelum entri pemesanan dibuat. Jadi mungkin sangat sulit untuk mendeteksi skimming skema atau bahkan memperhatikan bahwa uang itu dicuri. Skimming adalah hal biasa praktek di bisnis tunai seperti bar, restoran, mesin penjual otomatis, rumah kontraktor modernisasi, SPBU, dan toko ritel.

Skema skimming terbagi menjadi tiga kelompok: penjualan (penjualan yang tidak tercatat, penjualan di bawah yang dinyatakan), piutang (skema penghapusan, skema lapping, dan skema tidak tersembunyi), dan pengembalian uang. Menurut RTTN ACFE 2008, 16.6% dari semua fraud adalah skimming. Kerugian rata-rata dalam skema skimming adalah $80.000.

Skimming as a Sales Scheme/Skimming sebagai Skema Penjualan

Salah satu jenis skema skimming adalah skema penjualan. Skimming pendapatan terjadi pada titik penjualan. Misalnya, kasir dapat menelepon ''tidak ada penjualan'' dan mengantongi uang tunai. Kadang-kadang ada kemungkinan bahwa seorang dapat menukar barang atau layanan, diberikan pembayaran tunai, dan mengantongi uang tunai. Satu motivasi untuk penjualan skimming adalah untuk menghindari membayar pajak penghasilan atas penjualan tersebut.

Piutang: Skema Lapping Lapping adalah bentuk merampok satu pelanggan pembayaran untuk membayar orang lain, karena pembayaran yang terakhir dicuri oleh pelaku. Sangat mudah untuk mencuri bahwa pelaku mengambil sedikit lebih banyak setiap kali, dan keseimbangan tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai balon meledak. Beberapa masalah dengan skema lapping membuatnya hampir pasti bahwa penipu akan tertangkap. Fakta-fakta ini menyajikan beberapa cara untuk mendeteksi atau melihat untuk skema lapping (misalnya, karyawan yang tidak mengambil cuti). Mereka juga menawarkan beberapa tindakan pencegahan (misalnya, memaksa untuk mengambil cuti, memaksa rotasi tugas).

Skimming sebagai Skema Pengembalian Dana

Skema skimming ini lebih jarang, biasanya pelaku berada di tempat untuk melihat kelebihan pembayaran dengan perusahaan, dan dengan demikian pengembalian dana jatuh tempo. Ketika pengembalian dana dibayarkan kembali ke perusahaan, pelaku meminta pengembalian uang dan mengubah cek menjadi uang tunai untuk kepentingannya sendiri. Jika entitas tidak memesan pengembalian uang yang jatuh tempo, skema ini adalah cukup mudah untuk disembunyikan.

Inventory and Other Assets (Non-Cash)/Persediaan dan Aset Lainnya (Non Tunai)

Skema yang melibatkan inventaris dan aset lainnya hampir tidak biasa seperti fraud uang tunai, tetapi keduanya hampir identik dalam kerugian rata-rata. Di ACFE RTTN 2008, 16,3 persen dari fraud penyelewengan aset terlibat aset nonkas dan kerugian rata-rata adalah $

100.000. Seorang karyawan dapat menyalahgunakan inventaris dan aset lainnya (tidak termasuk tunai) pada dasarnya dalam dua cara. Aset tersebut dapat disalahgunakan misalnya: dipinjamkan atau bisa dicuri.

Misuse/Penyalahgunaan

Penyalahgunaan biasanya melibatkan peralatan, terutama peralatan besar dan/atau mahal, seperti kendaraan dan komputer. Beberapa survei memperkirakan bahwa lebih dari 50 persen karyawan menggunakan komputer perusahaan dan waktu perusahaan untuk bisnis pribadi. Tapi masalah ini bisa sistemik jika budaya karyawan menganggap penggunaan aset majikan sebagai bagian dari manfaat mereka. Beberapa contoh menggambarkan fakta bahwa jika penyalahgunaan menjadi bagian dari budaya, mungkin sulit untuk meyakinkan karyawan bahwa fraud semacam ini benar-benar salah. Lebih penting lagi, aturan terhadap jenis penyalahgunaan ini mungkin hampir tidak mungkin memaksa. Contoh ini juga membuktikan bahwa keberadaan suatu kebijakan, komunikasinya, dan penegakannya merupakan langkah kritis dalam pencegahan jenis ini. fraud.

Larceny/Pencurian

Pencurian persediaan adalah pencurian sederhana persediaan dari milik majikan. Dalam beberapa kasus, seorang karyawan mungkin hanya mencuri inventaris dan tidak membuat berusaha menyembunyikan pencurian dalam catatan akuntansi. Atau seorang karyawan mungkin membuat dokumentasi palsu untuk membenarkan pencurian, seolah-olah persediaan telah dijual, dikirim, atau dipindahkan secara internal.

RINGKASAN

Auditor fraud yang sukses dan akuntan forensik menyadari skema fraud sangat baik. Mereka mengetahui bagaimana karakteristik dari berbagai skema, yang memungkinkan mereka untuk melakukan penyelidikan atau program fraud untuk pencegahan yang efektif. Diskusi tentang skema fraud ini adalah bagian utama dari pengetahuan kritis yang dibutuhkan auditor fraud dan akuntan forensik untuk dapat melakukan pekerjaan mereka.

Read More