Berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik ( BPS) perihal Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2017, hasilnya IPAK 2017 menunjukan angka sebesar 3,71 atau naik dari tahun 2015 yang hanya 3,59 dari skala 0-5. "Semakin mendekati 5 menunjukan bahwa perilaku semakin anti korupsi," ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah di Jakarta, Kami (15/6/2017).
Berdasarkan dimensi utama IPAK, indeks persepsi dan indeks pengalaman menunjukan adanya konsistensi. Sebab kedua dimensi itu sama-sama mengalami kenaikkan. Indeks persepsi anti korupsi 2017 ada di posisi 3,81, naik dari 3,73 pada 2015.
Adapun indeks pengalaman ada di posisi 3,60, naik dari 3,39 pada 2015. Hal ini berbeda dengan 2015 lalu di mana indeks persepsi anti korupsi naik, namun indeks pengalaman masyarakat justru turun.
Survei IPAK 2017 dilaksanakan BPS sejak Februari lalu yang mencakup 33 provinsi. Adapun sampel yang digunakan oleh BPS berjumlah 10.000 rumah tangga.
Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
Namun IPAK hanya mengukur perilaku masyarakat terhadap tindakan korupsi skala kecil. Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik mulai dari perilaku penyuapan, pemerasan, dan nepotisme.
Sebagaimana kita maklum bahwa pendidikan anti korupsi di mulai dari keluarga sendiri sebelum dipraktekkan di masyarakat. Jika keluarga sendiri cenderung permisif terhadap gejala-gejala korupsi maka kecenderungan permisifitas terhadap perilaku korupsi di masyarakatpun kian melebar.
Sebagai contoh adalah perilaku pembiaran ketika mengetahui seseorang mengambil barang yang bukan haknya, memberikan sesuatu guna memperlancar urusannya, memberikan uang damai ketika di tilang dan lain-lain bahkan sampai menggali persepsi responden seputar kegiatan pemberantasan korupsi dewasa ini. Seperti apa persepsi masyarakat terhadap hal-hal seperti itu dirangkum pada kuesioner penelitian yang dilakukan oleh petugas BPS.
Warji Permana
*****************
Sumber : BPS
Sebagaimana kita maklum bahwa pendidikan anti korupsi di mulai dari keluarga sendiri sebelum dipraktekkan di masyarakat. Jika keluarga sendiri cenderung permisif terhadap gejala-gejala korupsi maka kecenderungan permisifitas terhadap perilaku korupsi di masyarakatpun kian melebar.
Sebagai contoh adalah perilaku pembiaran ketika mengetahui seseorang mengambil barang yang bukan haknya, memberikan sesuatu guna memperlancar urusannya, memberikan uang damai ketika di tilang dan lain-lain bahkan sampai menggali persepsi responden seputar kegiatan pemberantasan korupsi dewasa ini. Seperti apa persepsi masyarakat terhadap hal-hal seperti itu dirangkum pada kuesioner penelitian yang dilakukan oleh petugas BPS.
Warji Permana
*****************
Sumber : BPS
0 komentar:
Post a Comment