Friday, November 24, 2017

KSK dan PPL Ciampel Laksanakan Ubinan Bersama

   No comments     
categories: ,

Ciampel adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Karawang. Kecamatan yang terletak di sebelah selatan Karawang ini menyimpan beragam potensi terutama sektor Industri. Ditandai hadirnya Kawasan Industri Surya Cipta, Kawasan Industri Mitra dan sejumlah bangunan industri lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Ciampel. Bahkan perusahaan percetakan uang negarapun (peruri) terdapat di wilayah kecamatan ini.  Tak heran jika Ciampel masuk ke dalam tiga besar kecamatan dengan nilai PDRB tertinggi di Kabupaten Karawang dengan nilai PDRB diatas 20 trilyun rupiah selain Telukjambe Timur dan Klari.
Namun, kondisi sebaliknya ditunjukkan oleh sektor pertanian yang dimiliki wilayah ini. Sektor pertanian nyaris dikatakan bukan primadonanya Ciampel. Terbukti sektor ini hanya menyumbang nilai dibawah 250 milyar rupiah kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Karawang.
Terlepas dari semua itu kegiatan pengumpulan data rata-rata produksi tanaman pangan yang dilakukan oleh BPS bersifat sampel yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karawang. Dengan harapan ada keterwakilan populasi tanaman pangan semua wilayah kabupaten.

Mengingat sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan memiliki peranan cukup penting dalam perekonomian, maka informasi mengenai produksi tanaman pangan yang akurat dan menggambarkan kondisi terkini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan para pemangku kebijakan khususnya. Informasi yang dibutuhkan salah satunya adalah produktivitas atau hasil perhektar setiap periode musim tanam (subround). Ya, melalui kegiatan ubinanlah informasi tersebut bisa didapat. Selain informasi produktivitas informasi lain yang bisa didapat adalah tentang metode tanam, penggunaan pupuk, penanggulangan OPT dan lain-lain.
Seperti ubinan yang dilakukan Koordinator Statistik Kecamatan Ciampel, Dedi Supardi bersama Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian di Desa Mulyasari. Menggunakan metode pengukuran langsung pada plot ubinan terpilih dan melalui wawancara dengan petani sampel maka berhasil dikumpulkan data mengenai hasil produktivitas perhektar. Ukuran plot ubinan adalah seluas 2,5 m x 2,5 m. Hasil per plot ubinan yang jika dikalikan 16 maka didapat gambaran rata-rata produksi perhektarnya. Sebagai contoh jika hasil ubinan yang didapat sebesar 3,5 kg, maka perkiraan hasil perhentarnya adalah 4 x 16 = 56 kwintal atau 5,6 ton. Selain itu, Dedi juga menggali informasi mengenai penggunaan pupuk, benih, pengairan, pestisida, cara tanam dan sebagainya yang hasilnya akan dilaporkan ke tingkat kabupaten untuk dilakukan pengolahan data lebih lanjut.
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya produktivitas padi per hektar diantaranya adalah masalah kesuburan tanah, pemakaian pupuk, bibit, cara bercocok tanam, organisme pengganggu dan sebagainya.

Seperti yang disampaikan Arda, PPL Desa Mulyasari, hasil ubinan sebesar itu bisa dibilang lumayan untuk ukuran Desa Mulyasari. Betapa tidak, sistem tanam yang terus menerus karena ketersediaan air yang banyak dan penggunaan pupuk anorganik yang berlebih menjadi penyebab turunnya kesuburan tanah sawah. Ada sebagian petani kurang memperhatikan waktu tanam sesuai anjuran pemerintah misalnya setelah selesai panen langsung menanam lagi tanpa memperhatikan kondisi tanah kembali menjadi baik.

(Warji Permana)

Sunday, November 12, 2017

BPS Kabupaten Karawang Peringati Hari Pahlawan

   No comments     
categories: ,

Karawang, 10 November 2017

Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November setiap tahunnya selalu diperingati  oleh setiap Kementerian/Lembaga ditingkat pusat hingga  Dinas/Instansi ditingkat daerah. Peringatan hari pahlawan tahun ini jatuh pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sesuai Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-1027/M.Sesneg/Set/TU.00.04/11/2017 perihal Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2017 dan Surat Sekretaris Utama BPS No B-454/BPS/2420/11/2017 perihal Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2017.
BPS Karawang pun tak kalah antusias, dengan seragam batik korpri tepat pukul 07.45 semua pegawai  BPS Karawang dengan penuh semangat turun ke halaman depan kantor BPS Karawang. Tak sekedar bersemangat melaksanakan upacara tentunya, tetapi ada maksud lain setelahnya yaitu berswa foto ria. Maklum saja tugas berat yang bertubi-tubi menuntut para pegiat statistik ini setiap harinya harus berkutat dengan dengan kuesioner, komputer/laptop atau sesekali terjun langsung ke lapangan demi mengejar data berkualitas. Jarang mendapat moment seperti ini.
Tepat pukul 08.00 upacarapun dimulai. Bertindak sebagai pembina upacara yaitu Kepala BPS Kabupaten Karawang, Slamet Waluyo, S.Si, M.Si. Sementara posisi pemimpin upacara dipegang oleh Kasie Statistik Distribusi, Wawan Purnawan, S.ST.
Dalam sambutannya (yang dibacakan oleh pembina upacara) Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa dengan panjang lebar menegaskan bahwa dalam kerangka mewujudkan visi Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong – royong telah dirumuskan sembilan agenda prioritas pemerintahan ke depan yang disebut NAWA CITA. Kesembilan agenda prioritas itu bisa dikategorisasikan ke dalam tiga ranah; ranah mental-kultural, ranah material (ekonomi) dan ranah politik. Pada ketiga ranah tersebut, Pemerintah saat ini berusaha melakukan berbagai perubahan secara akseleratif, berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Ketiga ranah pembangunan tersebut bisa dibedakan tapi tak dapat dipisahkan. Satu sama lain saling memerlukan pertautan secara sinergis. Perubahan mental-kultural memerlukan dukungan politik dan material berupa politik kebudayaan dan ekonomi budaya. Sebaliknya perubahan politik memerlukan dukungan budaya dan material berupa budaya demokrasi dan ekonomi politik.
Pada era milenium kedua saat ini kita tengah menyaksikan sebuah transformasi besar dalam hubungan internasional diantara bangsa-bangsa dunia. Kita sedang menyaksikan suatu zaman yang diutarakan oleh jurnalis Gideon Rahman pada tahun 2016 tentang fajar baru pergeseran global dimana kemajuan peradaban dunia disebut sebagai era Easternization atau Timurisasi. Dalam era kemajuan global seperti ini negara-negara Asia dianggap sebagai kutub-kutub baru kemajuan peradaban dunia. Oleh karena itulah persatuan Indonesia bukan hanya sebuah imperatif yang harus kita rawat sebagai suatu bangsa namun lebih dari itu Persatuan Indonesia adalah sebuah prasyarat bagi kita menjadi bagian dari kekuatan yang tengah tumbuh, the rising force bersama dengan bangsabangsa lain yang saat ini menjadi 20 sorotan kemajuan seperti China, India dan Korea untuk menjadi menaramenara baru pembawa obor kemanusiaan. Membawa cahaya baru yang menjadi pandu kemajuan dunia berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang sejalan dengan nilai-nilai dasar negara kita yakni Pancasila.


(Warji Permana)

Monday, November 06, 2017

BPS RILIS BEBERAPA DATA STRATEGIS TRIWULAN 3 2017

Pada hari ini, Senin, 6 November 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis beberapa data strategis tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia triwulan III-2017; Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan III-2017, dan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2017.

Berikut ini disampaikan ringkasan data-data tersebut:

*I. PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN III-2017*

1  Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III- 2017 mencapai Rp3.502,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.551,5 triliun.

2  Ekonomi Indonesia triwulan III-2017 terhadap triwulan III-2016 (y-on-y) tumbuh 5,06 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,45 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 17,27 persen.

3  Ekonomi Indonesia triwulan III-2017 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh 3,18 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,32 persen, sedangkan dari sisi Pengeluaran pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,07 persen.

4  Ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan III-2017 (c-to-c) tumbuh 5,03 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,80 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran terutama didorong oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh 9,79 persen.

5  Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan III- 2017 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,51 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,54 persen, dan Pulau Kalimantan 8,10 persen.


*II. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN INDEKS TENDENSI KONSUMEN  TRIWULAN III-2017*

1  Optimisme pelaku bisnis pada triwulan III-2017 masih cukup terjaga dengan posisi Indeks Tendensi Bisnis (ITB) masih berada di atas seratus sebesar 112,39. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kondisi pada triwulan sebelumnya. Optimisme dirasakan di hampir seluruh kategori lapangan usaha kecuali pada kategori lapangan usaha Real Estat.

2  Meskipun tidak setinggi pada triwulan III, optimisme pelaku bisnis diperkirakan masih akan dirasakan pada triwulan IV-2017. Hal ini tercermin dari angka ITB sebesar 109,70. Optimisme pelaku bisnis diperkirakan terjadi pada semua kategori lapangan usaha.

3  Konsumen masih merasakan adanya peningkatan kondisi ekonomi pada triwulan III-2017. Hal ini tercermin dari angka Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang juga di atas seratus sebesar 109,42. Pengaruh musiman bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri sepertinya sudah tidak dirasakan konsumen. Hal ini terlihat dari optimisme konsumen yang lebih rendah dibandingkan kondisi triwulan sebelumnya.

4  Walaupun tidak setinggi pada triwulan III, secara umum konsumen masih merasa optimis akan memperoleh peningkatan pendapatan pada triwulan IV-2017. Optimisme akan peningkatan pendapatan ini membuat angka perkiraan ITK triwulan IV masih berada di atas seratus sebesar 105,49.


*III. KEADAAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA AGUSTUS 2017*

*A. Keadaan Ketenagakerjaan*

1  Sebanyak 128,06 juta penduduk Indonesia adalah angkatan kerja, jumlahnya bertambah 2,62 juta orang dari Agustus 2016. Sejalan dengan itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat 0,33 poin.

2  Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 10 ribu orang, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,11 poin. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,41 persen.

3  Penduduk yang bekerja sebanyak 121,02 juta orang, bertambah 2,61 juta orang dari Agustus 2016. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Sektor Industri (0,93 poin), Sektor Perdagangan (0,74 poin), dan Sektor Jasa Kemasyarakatan (0,49 poin). Sementara sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor Pertanian (2,21 poin), Sektor Pertambangan (0,10 poin), dan Sektor Konstruksi (0,01 poin).

4  Sebanyak 69,02 juta orang (57,03 persen) penduduk bekerja di kegiatan informal, akan tetapi persentasenya menurun sebesar 0,57 poin dibanding Agustus 2016.

5  Dari 121,02 juta orang yang bekerja, sebesar 7,55 persen masuk kategori setengah menganggur dan 20,40 persen pekerja paruh waktu. Dalam setahun terakhir, setengah penganggur turun sebesar 0,03 poin, sementara pekerja paruh waktu naik sebesar 0,76 poin.

*B. Perkembangan Upah/Gaji Buruh/Karyawan/Pegawai*

1  Rata-rata upah/gaji sebulan dari buruh/karyawan/ pegawai pada Agustus 2017 sebesar 2,74 juta rupiah, tertinggi di Sektor Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 4,44 juta rupiah, sedangkan terendah di Sektor Pertanian, yaitu sebesar 1,77 juta rupiah.

2  Rata-rata upah/gaji sebulan dari buruh/karyawan/ pegawai laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan yaitu 2,99 juta rupiah dan 2,30 juta rupiah.


Untuk info detil dan unduh data silakan akses ke link berikut ini
Website   : www.bps.go.id

Salam,
Humas Badan Pusat Statistik (BPS)

Website      : www.bps.go.id
Twitter        : @bps_statistics
Facebook   : badan pusat statistik
Youtube      : BPS Statistics
Instagram  : bps_statistics


Thursday, November 02, 2017

Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia tahun 2017 Meningkat

   No comments     
categories: 


Pada tahun ini Indonesia mendapat tambahan kuota jamaah haji dari pemerintah Arab Saudi  dari 168.800 jemaah menjadi 221.000 jemaah. Dengan tambahan itu pula menuntut Kementerian Agama bekerja lebih keras lagi dalam memberikan pelayanan ibadah haji.  

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan haji, Kementerian Agama menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI). Dari survey ini dihasilkan angka Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI). Survei ini merupakan survei kedelapan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan BPS sejak tahun 2010. Survei ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur kepuasan Jemaah haji, membuat kajian analisis, serta melakukan tindak lanjut perbaikan terhadap aspek-aspek pelayanan selama penyelenggaraan ibadah haji.

Hasilnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat kenaikan Indeks Kepuasaan Jemaah Haji Indonesia pada tahun 2017 ini dari 83,83 pada tahun lalu menjadi, 84,85 pada tahun ini atau meningkat 1,02 poin.
Dalam acara press releasenya, Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto bersama Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin di hadapan para pegiat berita di Kantor BPS Jakarta menyampaikan bahwa Indeks ini tergolong "Memuaskan". "Kami sempat tidak pede dengan pelayanan jemaah haji tahun ini karena jumlah jemaah yang bertambah 52.200 orang," ujar Menteri Lukman. Hasil indeks tahun ini disyukuri Lukman dan jajarannya mengingat dengan kenaikan jumlah jemaah membuat setiap petugas haji harus menangani lebih banyak jemaah.

Dari hasil yang dirilis berdasarkan jenis pelayanan, sebagian besar pelayanan mengalami peningkatan. Yang tertinggi adalah pelayanan bus antarkota (88,23). Sementara 3 indeks kepuasan terendah diduduki pelayanan katering Armina, bus Armina, dan tenda di Armina.

Namun satu hal yang harus dicatat butuh delapan tahun bagi Kementrian Agama melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) untuk meraih indeks kepuasan jemaah haji tertinggi seperti tahun ini. Masih ada sekitar lima belas persen lagi jemaah yang merasa belum puas dengan pelayanan peyelenggara haji.
Kurun waktu yang cukup lama dalam pencapaian indeks tersebut juga sekaligus menegaskan bahwa survei yang dilakukan BPS tidak bisa di intervensi dan tidak pula berdasarkan pesanan. BPS selalu bekerja profesional dalam setiap surveinya sesuai metodologi yang sudah ditetapkan.


(Warji Permana)

Tuesday, October 31, 2017

IPM Karawang

   No comments     
categories: 
Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:
1.     Umur panjang dan hidup sehat
2.     Pengetahuan
3.     Standar hidup layak

Manfaat IPM
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Alasan perubahan metodologi
Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM.

PERTAMA
Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
KEDUA, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Apa Saja yang Berubah?

Indikator
Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah .
Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.
Metode Penghitungan
Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Apa Keunggulan IPM Metode Baru?
Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).
Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Menghitung Indeks Komponen 
Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.
Dimensi Kesehatan


Dimensi Pendidikan


Dimensi Pengeluaran


Menghitung IPM
IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.



Klasifikasi IPM
Tingkatan dan status IPM dibedakan menjadi 4 kriteria seperti di bawah ini:
1.     Rendah : kurang dari 60
2.     Sedang  : 60 s/d kurang dari 70
3.     Tinggi    : 70 s/d kurang dari 80
4.     Sangat Tinggi : 80 atau lebih

IPM Kabupaten Karawang

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karawang pada tahun 2016 terus mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Karawang telah mencapai 68,19 poin atau berada pada kategori sedang. Angka ini meningkat 0,53 persen jika dibandingkan dengan IPM tahun 2015 yaitu sebesar 67,66 poin.
Secara angka Propinsi Jawa Barat Kabupaten Karawang berada pada rangking ke-16 dalam hal pencapaian IPM. Rangking pertama adalah Kota Bandung disusul Kota Bekasi di urutan kedua dan Kota Depok diurutan ketiga. Sementara kabupaten tetangga seperti Kabupaten Purwakarta berada pada rangking ke-14, dan Kabupaten Bekasi pada rangking ke-8 artinya mereka sudah menunjukkan pencapaian yang lebih baik dari Kabupaten Karawang. Sedikit ironis karena di sisi lain Karawang menyandang predikat Upah Minimum Kabupaten (UMK) tertinggi se-Indonesia.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data  yang  dapat  menggambarkan  keempat komponen  yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.
Dengan melihat kondisi angka IPM Kabupaten Karawang yang berada pada rangking ke-16 saat ini, artinya masih banyak yang perlu dibenahi. Harus ada skala prioritas dan target yang betul-betul mengena dalam hal pembangunan khususnya pembangunan manusia.
Besarnya anggaran dan potensi sumber daya manusia di Kabupaten Karawang harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kebijakan. Semoga.

(Warji Permana)

Mengenal Jenis Sensus

   No comments     
categories: 


Undang-Undang No.16 tahun 1997 tentang Statistik mendefinisikan tiga jenis statistik sebagai referensi dalam pembangunan nasional. Undang-undang ini menetapkan jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya serta mengatur lingkup tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan statistik, yaitu (i) Statistik Dasar, (ii) Statistik Sektoral dan (iii) Statistik Khusus.
Ketersediaan Statistik Dasar dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu penyelenggaraan Sensus dilaksanakan agar dapat diperoleh data statistik dasar yang dibutuhkan. 
Ada dua pendekatan dalam pengumpulan suatu data, yaitu apa yang disebut dengan sensus dan survei.
Sensus adalah kegiatan pengambilan data dari semua elemen/anggota dari suatu populasi. Sedangkan Survei adalah kegiatan pengambilan data dari sebagian elemen atau anggota dari suatu pupulasi. Sehingga pada survei, elemen atau anggota yang di ambil datanya disebut dengan sampel.
       Populasi merupakan keseluruhan elemen atau anggota dari suatu kumpulan yang menjadi tujuan dari suatu pengamatan atau penelitian. Sedangkan sampel, merupakan sekelompok elemen yang diambil dari suatu populasi yang menjadi tujuan penelitian.
Penyelenggaraan Sensus di Indonesia dilaksanakan dalam tiga periode yaitu :
Sensus Penduduk dilaksanakan pada tahun berakhiran “0”. Sensus Penduduk terakhir dilaksanakan pada tahun 2010, dan akan diselenggarakan kembali pada tahun 2020. Sensus Pertanian dilaksanakan pada tahun berakhiran “3”. Terakhir diselenggarakan pada tahun 2013.
 Jenis sensus yang ketiga adalah Sensus Ekonomi, dilaksanakan pada tahun berakhiran “6”. Sensus Ekonomi terakhir dilaksanakan pada tahun 2016 kemarin dengan tahap awal berupa Listing.
Di tahun 2017 ini sedang dilaksanakan Sensus Ekonomi Lanjutan berupa pendataan lengkap sampel usaha terpilih untuk kategori Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB).


Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang telah merilis data hasil pendaftaran Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) dengan hasil sebagai berikut : bahwa di Kabupaten Karawang tercatat sebanyak 233.606 unit usaha/perusahaan non pertanian yang dikelompokkan dalam 15 kategori lapangan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015, meningkat 5,47 persen dibandingkan dengan hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE06) yang berjumlah 221.490 unit usaha/ perusahaan.
Bila dibedakan menurut skala usaha, 230.654 usaha/perusahaan (98,74 persen) berskala Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 2.952 usaha/perusahaan (1,26 persen) berskala Usaha Menengah Besar (UMB).

Hasil pendaftaran SE2016 menunjukkan bahwa jumlah usaha/perusahaan menurut lapangan usaha, didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 130.317 usaha/perusahaan atau 55,78 persen dari seluruh usaha/perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang.
Jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha, sejalan dengan jumlah usaha/perusahaan yaitu didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 214.464 orang tenaga kerja atau 36,23 persen dari tenaga kerja yang ada di Kabupaten Karawang (592.031 Orang).
Data statistik dasar yang dihasilkan melalui Sensus tersebut mungkin saja masih belum dapat menjawab kebutuhan pengguna data secara lebih spesifik. Sehingga kemudian dapat dikembangkan apa yang dikenal dengan Statistik Sektoral dan Statistik Khusus. Dalam UU No.16/1997 dijelaskan bahwa Kementrian dan Lembaga (K/L), Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga Perguruan Tinggi atau Peneliti dapat menyelenggarakan dua kegiatan statistik tersebut. 
Batasan yang lebih lengkap, sebagaimana tertuang dalam UU No.16/1997 , sebagai berikut:  
Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun  masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.  Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya di tujuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, social budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Sistem Statistik Nasional
Sistem Statistik Nasional (SSN) dalam pola pembangunan nasional/regional perlu diwujudkan agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal dengan menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara statistik sehingga  tercipta suatu Sistem yang andal, efektif, dan efisien. Jika data sudah tersedia pada instansi/SKPD, maka tidak perlu mencari data sendiri. Langkah yang dibangun dengan melakukan koordinasi di bidang statistik, sehingga pemanfaatan data dapat dirasakan secara lebih luas.  Proses perbaikan dan penyempurnaan metode statistik yang dilakukan oleh instansi/SKPD dapat dilakukan bersama-sama oleh BPS, Instansi/SKPD, Perguruan Tinggi, Peneliti dan masyarakat yang peduli statistik. Disinilah urgensi terbangunnya Sistem Statistik Nasional.
Di dalam melakukan kegiatan statistik perlu berpedoman kepada Fundamental Principles of Official Statistics, yang ditetapkan oleh UNSTAT (United Nations Statistics Division), Divisi bidang Statistik di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada prinsipnya selalu mengacu kepada standar internasional di dalam menerapkan klasifikasi, metode dan konsep statistik. Sehingga selalu ada keterbandingan data yang dihasilkan.
Data statistic adalah aplikasi dari sebuah ilmu pengetahuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Data yang dihasilkan dari kegiatan statistik akan menjadi informasi yang strategis dan bermanfaat bagi pengguna data, baik mahasiswa, peneliti, pelaku usaha maupun masyarakat umum. Semoga.


(Warji Permana)